Potretkaltim.com,Samarinda – Di balik gencarnya pembangunan fisik di Kota Samarinda, persoalan klasik permukiman kumuh masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Kawasan tidak layak huni ini tidak hanya tersebar di pinggiran kota, tetapi juga muncul di pusat-pusat keramaian seperti Samarinda Kota dan Samarinda Ilir.
Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Maswedi yang menilai bahwa pembangunan kota tidak akan memberikan dampak maksimal selama permukiman kumuh masih dibiarkan.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari megahnya proyek infrastruktur. Jika masih banyak warga yang hidup di lingkungan kumuh, artinya pembangunan belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Maswedi, Kamis (22/5/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Maswedi menegaskan penataan kawasan kumuh harus masuk dalam daftar prioritas pembangunan. Menurutnya, lingkungan permukiman yang padat dan tidak tertata tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga meningkatkan risiko bencana dan penyebaran penyakit.
Ia menekankan pentingnya perencanaan kota yang holistik yang tidak hanya berfokus pada pembangunan pasar atau fasilitas umum, tetapi juga memperhatikan kualitas permukiman warga yang sering terabaikan.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai, langkah ini dinilai akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
“Fungsi sungai sebagai ruang hijau dan ekosistem alami kota akan pulih,” sebutnya.
Lebih dari sekadar masalah tata kota, Maswedi menyoroti permukiman kumuh adalah persoalan keadilan sosial. Ketimpangan kualitas hidup semakin terasa ketika akses terhadap lingkungan bersih dan aman hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Maswedi mendorong sinergi yang lebih kuat antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Menurutnya, kedua instansi ini memegang peran kunci dalam menciptakan tata ruang kota yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Revitalisasi kawasan kumuh bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah harus berkomitmen menjadikannya prioritas anggaran pada 2026. Tanpa itu, pembangunan kota hanya akan timpang,” tutupnya. (ADV/DPRDSamarinda/AR)







