SAMARINDA – Desakan publik agar riwayat pendidikan anggota legislatif dibuka dan diverifikasi mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai pemeriksaan ijazah merupakan konsekuensi yang harus diterima setiap pejabat publik.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul petisi daring yang meminta keterbukaan dokumen pendidikan anggota dewan, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Tuntutan itu kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai transparansi persyaratan administrasi pencalonan.
Darlis menyatakan tidak keberatan apabila verifikasi diterapkan kepada seluruh legislator. Pemeriksaan dapat mencakup anggota DPR RI serta DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak apa, bagus saja. Kalau pun disasar ke anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bagi saya tidak ada masalah. Kalau memang itu dikehendaki publik (untuk mengaudit), ijazah seluruh anggota dewan, baik DPR RI maupun DPRD provinsi, kita mengikuti,” kata Darlis, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, audit tidak semestinya dipandang sebagai tuduhan terhadap seseorang. Pemeriksaan justru dapat memberikan kepastian bahwa setiap legislator telah memenuhi ketentuan pendidikan yang menjadi persyaratan ketika mencalonkan diri.
Keterbukaan dokumen juga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Wakil rakyat dipilih melalui proses demokrasi sehingga rekam jejak dan kelengkapan administrasinya wajar berada dalam pengawasan publik.
“Karena kita ini dipilih rakyat, apa pun yang dikehendaki publik, kita ikuti,” tegasnya.
Darlis mengatakan lembaga legislatif tidak seharusnya membangun hambatan apabila masyarakat menginginkan verifikasi. Selama pemeriksaan dilakukan oleh pihak berwenang dan mengikuti prosedur yang berlaku, anggota dewan perlu bersikap kooperatif.
“Saya tidak akan mempersulit ketika ada audit terhadap itu. Karena itu sesuatu yang sangat mudah. Jadi kami tidak akan mempersulit apa yang ada. Ketika orang mempertanyakan ijazah pejabat publik, kok dipersulit?” ujarnya.
Meski demikian, verifikasi perlu mempunyai mekanisme yang jelas. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dengan tetap memperhatikan kewenangan lembaga pemeriksa dan ketentuan mengenai pengelolaan data.
Proses tersebut dapat diarahkan untuk mencocokkan identitas, asal lembaga pendidikan, jenjang yang ditempuh, dan keaslian dokumen. Hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak memunculkan tuduhan tanpa bukti.
Menurut Darlis, hak masyarakat melakukan pengawasan tidak berakhir setelah pemilihan umum selesai. Pengawasan tetap melekat selama seorang legislator menjalankan mandat dan menggunakan kewenangan sebagai pejabat publik.
“Karena itu memang haknya publik untuk melihat keterpenuhan persyaratan administrasi sebagai pejabat publik. Karena ketika dia sudah menjadi pejabat publik, memang harus siap dengan risiko,” pungkasnya.
Ia berharap keterbukaan tersebut dapat memperkuat akuntabilitas DPRD sekaligus mengakhiri keraguan mengenai dokumen pendidikan legislator. Apabila audit dilaksanakan, seluruh pihak diminta memberikan akses sesuai prosedur tanpa menghambat proses verifikasi. (Adv)







