Potensi Rp300 Miliar per Bulan Tertahan Izin, Perusda Kaltim Belum Bisa Kelola STS

Jumat, 13 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Hasanuddin Ma’sud ketua DPRD Kaltim

Foto : Hasanuddin Ma’sud ketua DPRD Kaltim

SAMARINDA – Peluang bisnis pemindahan muatan antarkapal di perairan Kalimantan Timur belum dapat dimanfaatkan perusahaan daerah. Belum adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat membuat PT Melati Bhakti Satya belum bisa masuk ke kegiatan yang diperkirakan berpotensi menghasilkan pendapatan hingga Rp300 miliar per bulan.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan potensi tersebut tersebar di Muara Berau, Muara Jawa, Balikpapan, Paser, hingga Kutai Timur. Namun, nilai Rp300 miliar tersebut masih berupa proyeksi yang bergantung pada cakupan layanan, perizinan, dan skema pengelolaan.

Pemprov Kaltim telah mengajukan proses pelimpahan kewenangan sejak 2025. Hingga kini, izin yang dibutuhkan Perusda untuk mengelola kegiatan maritim tersebut belum diperoleh.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasanuddin mempertanyakan perbedaan akses antara perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah. Swasta dinilai dapat menjalankan kegiatan pada sektor tersebut, sedangkan Perusda masih menghadapi hambatan perizinan.

“Terkait izin kenapa swasta bisa, sementara ini Perusda kita belum bisa? Itu jadi pertanyaan dan ada rasa ketidakadilan di sini. Padahal usulan proses pelimpahan (kewenangan) ini sudah kita lakukan sejak 2025,” demikian Hasanuddin Mas’ud, Jumat (13/11/2026)

Kewenangan penerbitan izin kegiatan maritim berada pada pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah provinsi disebut mempunyai ruang mengelola wilayah laut melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPRL.

“Semua kegiatan di sektor maritim perizinannya memang dari pusat. Cuman kita boleh mengelola kawasan laut melalui PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut),” kata Hasanuddin.

Menurut dia, wilayah laut sejauh 0 sampai 12 mil menjadi kewenangan provinsi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ruang tersebut belum menghasilkan manfaat fiskal yang sebanding dengan besarnya aktivitas kapal.

Muara Berau menjadi salah satu contoh. Hasanuddin menyebut sekitar 100 hingga 150 kapal beroperasi di kawasan tersebut dan kegiatan itu telah berlangsung kurang lebih 20 tahun.

Meskipun lalu lintas ekonominya tinggi, Pemprov Kaltim belum memperoleh penerimaan langsung dari pemanfaatan kawasan tersebut.

“Kawasan ini sekarang tidak menghasilkan satu rupiah pun untuk pendapatan asli daerah,” tegasnya.

DPRD menilai keadaan itu membuat potensi ekonomi lokal lebih banyak dinikmati pihak di luar daerah. Kaltim menjadi lokasi aktivitas, tetapi belum mempunyai ruang memadai untuk mengubahnya menjadi sumber PAD.

Selain pengelolaan ship-to-ship atau STS, peluang lain terdapat pada jasa kapal tunda dan pemanduan kapal di sekitar Jembatan Mahakam. Kegiatan tersebut selama ini masih berada dalam pengelolaan Pelabuhan Indonesia atau Pelindo.

Hasanuddin menilai Perusda perlu dilibatkan melalui skema kerja sama bisnis ke bisnis. Keterlibatan itu tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga perlindungan terhadap infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran daerah.

Jembatan Mahakam menanggung risiko dari pergerakan kapal di sekitarnya. Apabila terjadi kerusakan, pemerintah daerah dikhawatirkan kembali harus mengalokasikan APBD untuk perbaikan.

“Kalau terjadi kerusakan atau keruntuhan jembatan, apakah Pelindo yang bertanggung jawab membangun kembali? Tidak mungkin, pasti pakai APBD kita. Makanya kita dorong Perusda masuk, supaya ada skema bisnis ke bisnis dan bisa diasuransikan. Ini ada efek domino ekonomi,” terang Hasanuddin.

Skema B2B dinilai dapat memperjelas pembagian tanggung jawab, pengamanan kegiatan, dan perlindungan asuransi terhadap risiko. Perusda juga berpeluang memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan.

DPRD mendorong Pemprov Kaltim mempercepat koordinasi dengan pemerintah pusat. Kepastian diperlukan untuk menentukan kegiatan apa saja yang dapat dikelola daerah dan bentuk kerja sama yang tidak bertentangan dengan regulasi pelayaran serta pemanfaatan ruang laut.

Hasanuddin berharap proses pelimpahan tidak kembali berlarut-larut. Tanpa kepastian kewenangan, lalu lintas ratusan kapal akan terus berlangsung, sementara peluang pendapatan dan penguatan usaha daerah tidak dapat diwujudkan. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA