SANGATTA – PT Pama Persada Nusantara akhirnya memaparkan secara terbuka penggunaan sistem Operator Performance Assessment (OPA) yang menuai keberatan sebagian pekerja. Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan dugaan pelanggaran normatif ketenagakerjaan di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (13/11/2025).
Rapat dipimpin Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan diikuti Ketua DPRD Kutim Jimi, Kepala Distransnaker Kutim Roma Malau, perwakilan manajemen perusahaan, pekerja, kuasa hukum, serta aliansi serikat buruh.
Perwakilan manajemen PT Pama, Tri Rahmat Saleh, menegaskan OPA dirancang sebagai sistem penilaian berbasis data untuk memastikan kesiapan operator sebelum bekerja di area tambang yang berisiko tinggi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“OPA bukan alat penghukum, melainkan mekanisme proteksi agar karyawan betul-betul siap secara fisik dan psikologis,” ujar Tri Rahmat.
Ia menjelaskan, sistem digital tersebut menggantikan metode manual yang hanya bergantung pada pengakuan individu, sehingga perusahaan memiliki alat ukur objektif dan transparan.
Menanggapi sorotan terhadap penanganan kasus karyawan Edi Purwanto, Tri Rahmat menyebut PT Pama telah menjalankan seluruh tahapan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Proses disiplin dilakukan melalui pengumpulan fakta, validasi data OPA, hingga pembahasan di komisi disiplin yang melibatkan perwakilan serikat pekerja.
“Seluruh keputusan diambil berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam rapat, para pendamping hukum seperti Sabrani, Egi Nur Cahyono, Samir, Heri Irawan, dan I Made juga menyampaikan catatan atas penerapan OPA dan perlindungan hak tenaga kerja.
Bupati Ardiansyah mendorong dialog konstruktif dan meminta semua pihak menempuh mekanisme resmi mediasi ketenagakerjaan agar hubungan industrial di Kutim tetap kondusif. Proses klarifikasi disepakati akan dilanjutkan melalui jalur formal. (ADV/ProkopimKutim/PK)







