PT PAMA Jelaskan Penggunaan OPA dan Prosedur Disiplin di Hadapan Bupati Kutim

Rabu, 12 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTA – PT Pama Persada Nusantara akhirnya memaparkan secara terbuka penggunaan sistem Operator Performance Assessment (OPA) yang menuai keberatan sebagian pekerja. Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan dugaan pelanggaran normatif ketenagakerjaan di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (13/11/2025).

Rapat dipimpin Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan diikuti Ketua DPRD Kutim Jimi, Kepala Distransnaker Kutim Roma Malau, perwakilan manajemen perusahaan, pekerja, kuasa hukum, serta aliansi serikat buruh.

Perwakilan manajemen PT Pama, Tri Rahmat Saleh, menegaskan OPA dirancang sebagai sistem penilaian berbasis data untuk memastikan kesiapan operator sebelum bekerja di area tambang yang berisiko tinggi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“OPA bukan alat penghukum, melainkan mekanisme proteksi agar karyawan betul-betul siap secara fisik dan psikologis,” ujar Tri Rahmat.

Ia menjelaskan, sistem digital tersebut menggantikan metode manual yang hanya bergantung pada pengakuan individu, sehingga perusahaan memiliki alat ukur objektif dan transparan.

Menanggapi sorotan terhadap penanganan kasus karyawan Edi Purwanto, Tri Rahmat menyebut PT Pama telah menjalankan seluruh tahapan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Proses disiplin dilakukan melalui pengumpulan fakta, validasi data OPA, hingga pembahasan di komisi disiplin yang melibatkan perwakilan serikat pekerja.

“Seluruh keputusan diambil berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku,” tegasnya.

Dalam rapat, para pendamping hukum seperti Sabrani, Egi Nur Cahyono, Samir, Heri Irawan, dan I Made juga menyampaikan catatan atas penerapan OPA dan perlindungan hak tenaga kerja.

Bupati Ardiansyah mendorong dialog konstruktif dan meminta semua pihak menempuh mekanisme resmi mediasi ketenagakerjaan agar hubungan industrial di Kutim tetap kondusif. Proses klarifikasi disepakati akan dilanjutkan melalui jalur formal. (ADV/ProkopimKutim/PK)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA