Rakhman Bolong Sebut Pemerintahan yang Baik Harus Berakar pada Nilai Budaya Bangsa

Minggu, 5 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rakhman Bolong (ist)

Foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rakhman Bolong (ist)

Potretkaltim.com, KUKAR — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Rakhman Bolong, menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya bergantung pada sistem modern, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertajuk “Pemerintahan yang Baik Bersumber dari Nilai Budaya Bangsa”, yang digelar di Desa Loa Duri Seberang, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Minggu (5/10/2025).

“Gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, kejujuran, dan kesederhanaan adalah warisan leluhur yang seharusnya menjadi dasar moral bagi setiap pengambil kebijakan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, nilai-nilai tersebut tidak hanya memperkuat etika pemerintahan, tetapi juga mempererat hubungan antara masyarakat dan pemimpin.

Dalam kesempatan itu, hadir pula akademisi Hendry Ismawan sebagai narasumber. Ia menjelaskan bahwa demokrasi sejati bukan sekadar proses pemilihan umum, melainkan juga keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

“Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Rakyat harus ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar pemerintah tetap berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.

Hendry juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk memperkuat transparansi pemerintahan. Salah satu contohnya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang memungkinkan masyarakat mengakses dan menilai program pemerintah secara langsung.

“SIPD bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk memastikan janji politik benar-benar terealisasi. Semua program harus tercatat dan bisa dipantau publik,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa setiap tahapan pembangunan daerah mulai dari usulan desa hingga pelaksanaan di dinas, teknis harus dapat diawasi secara terbuka.

“Publikasi melalui situs resmi pemerintah menjadi penting agar prosesnya transparan dan akuntabel,” tandasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA