Rantai Distribusi Pupuk Subsidi Dinilai Tidak Efektif, Guntur Usul BUMDes Turun Tangan

Senin, 1 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Guntur Anggota DPRD Kaltim.

Foto : Guntur Anggota DPRD Kaltim.

Samarinda — Persoalan kelangkaan dan distribusi pupuk subsidi kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi II, Guntur, menilai keluhan petani menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan, terutama karena kewenangan penyaluran berada sepenuhnya di pemerintah pusat.

Guntur menjelaskan bahwa hampir di setiap kunjungan kerja, petani menyampaikan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi tepat waktu. Namun, Pemprov Kaltim tidak memiliki ruang untuk melakukan intervensi langsung dalam proses penyaluran.

“Keluhan pupuk muncul terus-menerus, sementara daerah tidak punya kewenangan distribusi. Semua diatur dan dialokasikan oleh pusat,” ungkapnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melihat kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kaltim mendorong adanya langkah taktis melalui komunikasi intensif dengan kementerian terkait. Guntur menilai pembenahan sistem pendataan, pengawasan, dan pola distribusi harus menjadi perhatian utama.

Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah melibatkan badan usaha lokal seperti BUMDes atau koperasi desa untuk membantu proses distribusi di tingkat tapak.

“BUMDes memiliki kedekatan langsung dengan petani. Mereka bisa memverifikasi kebutuhan lapangan dan memastikan distribusi lebih akurat dan transparan, sambil memberikan nilai ekonomi bagi desa,” jelasnya.

Guntur juga menyoroti maraknya penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi, mulai dari penjualan di luar harga ketentuan hingga distribusi yang tidak sesuai kuota.

Ia menegaskan bahwa pupuk subsidi diperuntukkan bagi petani, bukan untuk menjadi komoditas spekulatif.

“Pupuk ini bukan barang dagangan. Ketika pengawasan lemah, celah penyimpangan terbuka lebar. Karena itu, pola distribusi harus diperbaiki dan pengawasan diperketat,” tegasnya.

Menurutnya, perbaikan tata kelola harus dibarengi transparansi data, pemutakhiran daftar petani, hingga monitoring berkelanjutan agar program subsidi benar-benar memperkuat produksi pertanian di Kaltim.

“Kalau mekanisme distribusi dibenahi, dampaknya langsung terasa pada petani. Ini penting untuk menjaga ketahanan pangan kita,” tandas Guntur. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA