KUTAI KARTANEGARA – Arah transformasi ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai dipetakan melalui dokumen pembangunan jangka menengah dan kajian pengembangan wilayah. Pemerintah daerah menyiapkan landasan perencanaan tersebut untuk mengarahkan pengembangan potensi ekonomi secara lebih terstruktur.
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kukar, Antoni Kusbiantoro, menyebut transformasi ekonomi telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029.
“Kita di Kukar sudah memiliki kajian terkait transformasi ekonomi yang dituangkan dalam RPJMD 2025–2029,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Antoni, perencanaan transformasi ekonomi tidak berhenti pada penyusunan program dalam dokumen pembangunan. Pemkab Kukar juga menyiapkan kajian pendukung, termasuk pra-studi mengenai pengembangan kawasan ekonomi khusus di wilayah tersebut.
“Kita juga melakukan pra studi terkait kawasan ekonomi khusus Kutai Kartanegara,” katanya.
Di sisi lain, Bappeda Kukar telah mengkaji pembagian zona pengembangan ekonomi yang meliputi kawasan utara, timur, dan selatan. Pemetaan ini menjadi salah satu pendekatan untuk mengarahkan pembangunan berdasarkan karakteristik dan potensi yang tersebar di berbagai wilayah Kukar.
Antoni menilai, pembagian zona dapat membantu pemerintah daerah menentukan fokus pengembangan secara lebih jelas. Dengan pendekatan tersebut, potensi setiap kawasan dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan, termasuk untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.
“Memang sudah ada kajian zona-zona kawasan. Zona utara, selatan, dan timur yang diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi,” jelasnya.
Pengembangan berbasis kawasan juga diperlukan agar kebijakan ekonomi memiliki keterkaitan antarsektor dan antarwilayah. Pemetaan potensi menjadi salah satu dasar untuk menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi daerah, sekaligus mendukung upaya memperkuat daya saing ekonomi Kukar.
Perencanaan tersebut turut berkaitan dengan agenda transformasi ekonomi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Penyelarasan arah pembangunan dinilai penting agar kebijakan daerah dapat berjalan sejalan dengan perencanaan provinsi tanpa mengabaikan karakteristik wilayah Kukar.
Antoni berujar, Pemkab Kukar menempatkan kajian dan dokumen pembangunan sebagai pijakan dalam menentukan langkah pengembangan ekonomi jangka panjang. Melalui perencanaan yang terarah, pemerintah daerah berupaya memastikan potensi wilayah menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan struktur ekonomi.
“Pemerintah daerah terus berupaya mendorong pengembangan berbagai potensi wilayah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang,” pungkasnya. (Adv)







