Potretkaltim.com, SAMARINDA – Aktivitas tambang ilegal yang masih marak di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dinilai menjadi ancaman serius bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan lingkungan dan masyarakat, tetapi juga menyebabkan potensi pendapatan daerah hilang begitu saja.
“Banyak pendapatan yang seharusnya secara legal dikembalikan ke Kaltim melalui Dana Bagi Hasil (DBH), tapi itu hilang akibat tambang ilegal,” ungkap Salehuddin.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, banyak lokasi tambang ilegal kini ditemukan sangat dekat dengan permukiman warga, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang biasanya berjarak cukup jauh.
“Dulu tambang ilegal biasanya berjarak lebih dari satu kilometer dari pemukiman, tapi sekarang ada yang hanya beberapa meter dari rumah warga,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal harus dilakukan secara tegas dengan berlandaskan aturan yang sudah ada, mulai dari undang-undang hingga peraturan pemerintah.
“Semua kembali pada bagaimana tata kelola pertambangan di Kaltim dijalankan. Kalau regulasi ditegakkan dengan benar, tambang ilegal bisa ditekan,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







