Potretkaltim.com, SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari penerapan kebijakan lingkungan yang berkeadilan.
Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi menjadi syarat mutlak agar pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
Pandangan tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-8 bertema “Kebijakan Lingkungan yang Berorientasi Kesinambungan dan Keadilan” di Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara belum lama ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salehuddin menegaskan, keadilan lingkungan berarti adanya pemerataan manfaat sumber daya alam sekaligus pembagian risiko dampak lingkungan secara proporsional di antara masyarakat.
“Adil itu ketika tidak ada pihak yang dirugikan. Masyarakat harus memperoleh manfaat dari sumber daya alam, sekaligus terlindungi dari kerusakannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, keadilan lingkungan tidak hanya relevan untuk generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan wajib mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi secara terpadu.
“Pembangunan berkelanjutan bersifat lintas sektor, lintas wilayah, bahkan lintas generasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Salehuddin mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan efisien. Untuk sumber daya yang dapat diperbarui, penggunaannya tidak boleh melampaui kapasitas alam memulihkan diri.
Sedangkan eksploitasi sumber daya tak terbarukan, katanya, sebaiknya diimbangi dengan investasi pada sumber alternatif yang ramah lingkungan.
“Efisiensi berarti manfaatnya sepadan dengan biaya lingkungan yang dikeluarkan, sedangkan keadilan menuntut pemerataan hasil pembangunan antarwilayah dan antargenerasi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola sumber daya hayati agar generasi mendatang tidak mewarisi kerusakan dari kebijakan hari ini.
“Setiap generasi harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, bukan meninggalkan beban bagi anak cucu,” tambahnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







