SAMARINDA – Rencana pembenahan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur melalui peraturan daerah diminta tidak berhenti pada penyesuaian jabatan. Penguatan anggaran, kompetensi personel, serta kemampuan operasional harus menjadi bagian utama agar perubahan regulasi benar-benar meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan persoalan tersebut ditemukan dalam pemantauan ke sejumlah kabupaten dan kota. BPBD daerah masih menghadapi keterbatasan pembiayaan, kekurangan tenaga, serta penempatan aparatur yang tidak selalu sesuai kebutuhan organisasi.
Ia turut menyoroti dugaan penempatan pegawai titipan dan aparatur yang kehilangan posisi strategis ke lingkungan BPBD. Praktik semacam itu dinilai dapat melemahkan lembaga yang seharusnya diisi tenaga dengan kemampuan khusus dalam menghadapi situasi darurat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pembiayaannya sangat minim. Yang kedua, justru dari sisi SDM kadang-kadang menjadi salah satu tempat OPD untuk menaruh orang titipan, orang yang terlempar dari posisi jabatan yang strategis,” ungkap Salehuddin, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, tugas penanggulangan bencana membutuhkan tenaga yang memahami mitigasi, pemetaan risiko, pengoperasian peralatan, evakuasi, hingga koordinasi lintas lembaga. Penempatan pegawai tanpa mempertimbangkan kompetensi berpotensi memperlambat respons ketika bencana terjadi.
Penyesuaian regulasi BPBD yang mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri mengarahkan kepemimpinan lembaga tersebut berada langsung di bawah pejabat eselon II. Perubahan itu diharapkan memperkuat posisi BPBD dalam koordinasi dan pengambilan keputusan.
Namun, peningkatan posisi kelembagaan tidak akan cukup apabila dukungan pembiayaan dan personelnya tetap terbatas. Pemerintah perlu memastikan BPBD memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.
Salehuddin juga meminta BPBD Kaltim memperkuat fungsi pembinaan terhadap lembaga serupa di tingkat kabupaten dan kota. Koordinasi diperlukan agar kebutuhan peralatan, personel, dan dukungan bantuan dapat dipetakan sebelum keadaan darurat terjadi.
“Harapannya bisa memaksimalkan fungsi dan tugasnya, terutama melakukan koordinasi dengan teman-teman BPBD kabupaten/kota. Itu yang perlu kita tekankan,” jelasnya.
Menurut Salehuddin, hubungan kerja yang kuat akan memudahkan pengerahan sumber daya lintas daerah. BPBD provinsi dapat menjadi penghubung ketika suatu kabupaten atau kota menghadapi bencana yang melampaui kemampuan penanganannya.
Penguatan tersebut semakin mendesak karena ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi Kaltim. Perkiraan perubahan iklim dan kemungkinan terjadinya El Nino dapat memicu kemarau lebih panjang serta memperbesar risiko kebakaran.
Pemerintah diminta menggunakan proyeksi BMKG sebagai dasar untuk menyusun langkah pencegahan. Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, termasuk Kutai Kartanegara, harus mendapat perhatian sejak tahap mitigasi.
“Jangan sampai kondisi karhutla yang ada pada 2026 ini terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Mitigasinya sudah terbaca, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saya pikir harus difokuskan ke sana,” tegasnya.
Langkah antisipasi dapat dimulai melalui pembaruan peta rawan, pemeriksaan peralatan, pelatihan personel, serta penguatan koordinasi dengan aparat, perusahaan, dan masyarakat sekitar kawasan rentan terbakar.
Salehuddin menilai pemerintah tidak boleh menunggu api meluas untuk mengerahkan sumber daya. Kesiapan anggaran operasional dan akses bantuan harus ditetapkan sejak awal agar BPBD dapat bergerak tanpa terhambat prosedur pembiayaan.
Perda mengenai BPBD diharapkan menjadi dasar untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Selain memperjelas struktur dan kepemimpinan, regulasi harus mendukung pemenuhan personel yang kompeten, peralatan yang memadai, serta koordinasi antardaerah.
Komisi I DPRD Kaltim berharap perubahan kelembagaan menghasilkan peningkatan kapasitas yang dapat diukur. BPBD tidak boleh lagi diperlakukan sebagai tempat penempatan pegawai tanpa mempertimbangkan keahlian, melainkan harus diperkuat sebagai garda utama dalam menghadapi bencana di Kaltim. (Adv)







