Potretkaltim.com, Samarinda – Anggaran pengelolaan sampah Kota Samarinda tahun 2024 mencapai Rp. 64 miliar, namun persoalan sampah masih belum menunjukkan perbaikan signifikan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mendapat sorotan karena dinilai belum optimal dalam menangani masalah yang telah berlarut-larut ini.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan bahwa masalah sampah di kota ini ibarat “penyakit kronis” yang membutuhkan penanganan lebih serius.
“Dana yang digelontorkan tidak kecil, tetapi hasilnya belum terasa oleh masyarakat. Perlu strategi baru yang lebih efektif,” tegas Deni, Rabu (21/5/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai upaya percepatan penanganan sampah, Pemerintah Kota Samarinda berencana mengadopsi teknologi insinerator atau alat pembakar sampah modern yang diklaim ramah lingkungan. Rencananya, 10 unit insinerator akan dipasang di berbagai titik, dengan kapasitas pengolahan 10 ton sampah per hari per unit.
Deni berujar, saat target terealisasi pada November 2025, sekitar 100 ton sampah per hari (dari total 600 ton yang dihasilkan) bisa tertangani.
“Ini bisa mengurangi sepertiga beban sampah harian. Tentunya perlu komitmen kuat dari semua pihak agar program ini sukses,” jelas Deni.
Ia menambahkan Insinerator yang akan digunakan dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan. Alat ini tidak menimbulkan kebisingan, emisi asap rendah, dan abu hasil pembakarannya dapat didaur ulang menjadi bahan paving block.
Namun, Deni mengingatkan agar implementasi insinerator tidak gegabah. Ia mencontohkan kasus di Bekasi, di mana kurangnya pengawasan menyebabkan teknologi ini justru menimbulkan masalah baru.
“Kami ingin Samarinda belajar dari kesalahan daerah lain. Pengawasan ketat dan evaluasi berkala mutlak diperlukan,” ujarnya.
Selain persoalan sampah, DPRD juga mendesak pemerintah lebih ketat dalam mengawasi izin lingkungan, terutama untuk aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Samarinda tidak hanya sekadar menambah anggaran, tetapi benar-benar menemukan solusi berkelanjutan untuk masalah sampah yang terus menggunung.
“Jangan sampai ada proyek yang izinnya lengkap, tetapi malah merusak lingkungan. Pengawasan harus dilakukan sejak awal hingga pascaproyek,” tegas Deni. (ADV/DPRDSamarinda/AR)







