Sapto Dorong Pemprov Hadirkan Sertifikasi Bagi Insinyur Dilingkungan Pemerintah

Sabtu, 16 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO : Ilustrasi seorang insinyur

FOTO : Ilustrasi seorang insinyur

ANALISAKALTIM.COM – Samarinda — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini sedang mengupayakan sertifikasi bagi para insinyur yang bekerja di lingkungan pemerintahan, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahaan Rakyat (PUPR).

Hal ini diharapkan dapat memastikan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan proyek pembangunan gedung dan infrastruktur lainnya.

Salah satu anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengatakan pentingnya sertifikasi insinyur demi memiliki standar kualitas yang lebih tinggi. Dirinya menyampaikan bahwa biaya untuk mengikuti uji kompetensi sertifikasi serta pendidikan cukup besar, sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Biayanya cukup besar, karena selain mengikuti uji kompetensi, juga ada pendidikan yang harus dijalani sebelumnya,” ucapnya.

Sapto menyampaikan selain pemerintah, perusahaan konstruksi yang ada di daerah juga perlu mendukung dalam sertifikasi tenaga insinyur ini.

Menurutnya, sertifikasi suatu kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Undang-undang tersebut mengharuskan setiap insinyur yang bekerja di proyek pembangunan memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan diperbarui setiap lima tahun.

Selain itu, insinyur asing yang ingin bekerja di Indonesia juga diwajibkan memenuhi izin kerja yang sesuai dengan regulasi negara. Sapto menjelaskan bahwa selain STRI, insinyur harus memiliki Sertifikasi Insinyur Profesional (SIP). UU ini mewajibkan seluruh Sarjana Teknik yang ingin berpraktik harus mengantongi SIP.

“Bagi yang belum memiliki sertifikasi, ada sanksi berupa denda hingga ancaman pidana,” tegas Sapto.

Pewajiban Sertifikasi insinyur sudah dimulai sejak tahun 2014 dan diharapkan dapat menciptakan profesionalitas yang lebih kuat di sektor teknik dan konstruksi. Untuk mencapai gelar insinyur, seseorang perlu menyelesaikan pendidikan sarjana teknik atau sarjana terapan teknik, diikuti dengan pendidikan profesi setahun penuh dengan 24 SKS.

Sapto juga menyoroti pentingnya pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB) bagi insinyur, dengan pembaruan sertifikat setiap lima tahun agar kompetensi tetap terjaga. Adapun kualifikasi insinyur terdiri dari tiga jenjang: pratama, madya, dan utama.

“Kita belum tahu pasti kualifikasi PPK atau PPTK yang memegang proyek di Dinas PU saat ini. Kalau sebagian besar masih di tingkat pratama, mereka perlu ditingkatkan melalui pelatihan lebih lanjut. Proyek-proyek besar semestinya ditangani oleh insinyur dengan kualifikasi utama,” tuturnya.

Dorongan ini semakin kuat setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2019 yang mendukung implementasi UU Keinsinyuran, memperkuat landasan hukum dalam memastikan setiap proyek infrastruktur dikelola oleh insinyur yang kompeten. (AG/Adv/DPRDKaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA