Potretkaltim.com, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dukungan tersebut, kata dia, diwujudkan dengan dorongan agar penataan status hukum BUMD dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Prinsipnya, DPRD mendukung penguatan BUMD,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sapto menjelaskan, dukungan terhadap BUMD tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus disertai dengan pemenuhan syarat dan proses yang akuntabel serta sesuai regulasi.
“Seluruh tahapan wajib mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Operasional PT Migas Mandiri Pratama (PT MMP), Akbar Sutantyo, mengungkapkan bahwa penyesuaian status hukum perusahaan telah melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tujuannya adalah memperkuat posisi hukum perusahaan, membuka ruang ekspansi usaha, serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,” jelasnya.
Akbar menegaskan bahwa perubahan status hukum tersebut bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan daya saing PT MMP dan memperbesar kontribusinya terhadap PAD.
“Perubahan status hukum itu memang murni untuk memperkuat daya saing dan peran PT MMP dalam mendukung perekonomian daerah,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







