Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus akademisi hukum lingkungan, Sarkowi V Zahry, menilai penanganan tambang ilegal, pencemaran, serta kerusakan lingkungan akan lebih efektif jika Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus.
Hal itu ia sampaikan dalam seminar nasional di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, belum lama ini. Menurutnya, perintah langsung dari kepala negara akan memperkuat konsistensi aparat, baik di pusat maupun daerah.
“Dengan adanya Inpres, penanganan bisa berjalan tegak lurus dari pusat hingga daerah. Itu yang kita butuhkan agar masalah ini benar-benar ditangani serius,” tegas Sarkowi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, penegakan hukum sangat dipengaruhi tiga faktor utama: substansi hukum (aturan yang jelas), struktur hukum (aparat yang konsisten), dan budaya hukum (dukungan masyarakat). Jika salah satu melemah, pemberantasan tambang ilegal sulit berhasil.
“Aturan tanpa aparat yang konsisten tidak ada gunanya. Ditambah masyarakat yang masih acuh atau mudah dimanfaatkan, persoalan jadi makin parah,” ujarnya.
Menurut Sarkowi, Inpres bahkan bisa diperkuat dengan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani tambang ilegal serta persoalan lingkungan. Dengan begitu, koordinasi lintas aparat dari pusat hingga daerah akan lebih solid.
“Pidato Presiden saja bisa menggerakkan birokrasi. Apalagi kalau ada Inpres, efeknya pasti lebih kuat,” tambahnya.
Ia menegaskan, komitmen politik dari level tertinggi negara sangat dibutuhkan agar kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal bisa ditekan.
“Hanya dengan instrumen hukum yang tegas dari Presiden, semua pihak bisa bergerak bersama,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







