Sekolah Kota dan Pedalaman Masih Timpang, Damayanti Dorong Pemerataan Pendidikan Kaltim

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Damayanti Anggota Komisi IV DPRD Kaltim

Foto : Damayanti Anggota Komisi IV DPRD Kaltim

SAMARINDA – Tempat tinggal tidak boleh menentukan mutu pendidikan yang diterima seorang anak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didorong memperkecil kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan wilayah pedalaman melalui pemerataan guru, fasilitas belajar, serta akses teknologi.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai pembangunan pendidikan masih terlalu sering diukur dari penambahan gedung dan ruang kelas. Padahal, bangunan sekolah tidak akan menghasilkan pembelajaran berkualitas apabila tidak disertai tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai.

“Persoalan pendidikan bukan hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga memastikan anak-anak mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama. Jangan sampai ada perbedaan kesempatan hanya karena mereka tinggal di wilayah yang berbeda,” ujar Damayanti, Senin (16/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, karakter geografis Kaltim membuat kebutuhan setiap sekolah berbeda. Wilayah perkotaan umumnya lebih mudah memperoleh tenaga pendidik, sarana pembelajaran, transportasi, dan jaringan internet.

Sebaliknya, sekolah yang jauh dari pusat pemerintahan masih dapat menghadapi keterbatasan guru, fasilitas, dan konektivitas. Hambatan tersebut berpengaruh langsung terhadap kegiatan belajar peserta didik.

Perbedaan kondisi tidak dapat diselesaikan dengan kebijakan seragam. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan setiap sekolah agar intervensi yang diberikan sesuai dengan persoalan di lapangan.

Sekolah yang kekurangan ruang belajar membutuhkan pembangunan fisik. Namun, wilayah yang telah memiliki gedung tetapi kekurangan guru memerlukan kebijakan penempatan dan peningkatan tenaga pendidik.

Damayanti mengatakan guru menjadi salah satu penentu utama mutu pembelajaran. Kelengkapan infrastruktur tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tenaga pengajar belum memperoleh dukungan kompetensi yang memadai.

Pelatihan perlu diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membantu guru mengikuti perkembangan kurikulum, teknologi, dan metode pembelajaran. Kesempatan tersebut juga harus menjangkau tenaga pendidik di wilayah terpencil.

Akses pelatihan bagi guru tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota. Pemerintah dapat menyesuaikan pola pelaksanaannya agar jarak dan keterbatasan transportasi tidak menghambat peningkatan kompetensi.

Selain kemampuan profesional, kesejahteraan guru perlu memperoleh perhatian. Tenaga pendidik yang bertugas di wilayah dengan kondisi geografis sulit menghadapi tantangan berbeda dibandingkan mereka yang bekerja di pusat kota.

Dukungan kesejahteraan diharapkan dapat menjaga motivasi sekaligus mendorong pemerataan penempatan guru. Sekolah di daerah terpencil tidak boleh terus mengalami kekurangan pengajar karena minimnya daya tarik penugasan.

Pemerataan juga harus menyentuh sarana penunjang. Laboratorium dan perpustakaan dibutuhkan agar kegiatan belajar tidak hanya mengandalkan penjelasan guru di ruang kelas.

Fasilitas digital semakin penting seiring berkembangnya teknologi pembelajaran. Namun, pengadaan perangkat harus mempertimbangkan kesiapan listrik, jaringan internet, kemampuan operator, dan kebutuhan sekolah.

Perangkat yang diberikan tanpa dukungan konektivitas maupun pelatihan berisiko tidak digunakan secara optimal. Karena itu, pengadaan fasilitas harus dirancang sebagai bagian dari sistem pembelajaran, bukan sekadar pemenuhan daftar belanja.

Komisi IV meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap sekolah-sekolah di seluruh Kaltim. Pemeriksaan diperlukan untuk memperoleh data mengenai kondisi bangunan, ketersediaan guru, kelengkapan fasilitas, dan hambatan yang dialami peserta didik.

Data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan prioritas anggaran. Sekolah dengan kesenjangan paling besar perlu didahulukan agar pemerataan dapat berlangsung secara bertahap dan terukur.

“Yang harus didorong, anggaran pendidikan benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas belajar anak-anak. Fasilitas harus tersedia, guru harus diperhatikan, dan akses pendidikan harus semakin terbuka,” katanya.

Damayanti mengingatkan tingginya serapan anggaran tidak otomatis mencerminkan keberhasilan program pendidikan. Pemerintah harus melihat perubahan yang terjadi setelah suatu kegiatan dilaksanakan.

Evaluasi perlu mengukur apakah fasilitas benar-benar digunakan, kompetensi guru meningkat, dan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik. Pemeliharaan sarana juga harus diperhitungkan agar manfaatnya tidak berhenti setelah proyek selesai.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia Kaltim. Hasilnya tidak selalu dapat dilihat dalam waktu singkat, tetapi akan memengaruhi kemampuan generasi muda menghadapi perkembangan daerah.

Pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja bersama. Keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan untuk menjaga lingkungan belajar, merawat fasilitas, dan memastikan anak tidak kehilangan kesempatan bersekolah.

Komisi IV DPRD Kaltim akan mengawal kebijakan pendidikan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Setiap program diharapkan berbasis kondisi riil sekolah serta mempunyai ukuran keberhasilan yang jelas.

Damayanti berharap pembangunan pendidikan tidak lagi berhenti pada jumlah gedung yang diresmikan. Pemerataan guru, fasilitas, dan akses pembelajaran harus menjadi bagian utama agar anak-anak di seluruh Kaltim memperoleh kesempatan yang setara. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA