Potretkaltim.com, SAMARINDA – Sorotan publik terkait dugaan penyimpangan dana dan aset di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim mendapat tanggapan dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menegaskan bahwa persoalan hukum yang mencuat belakangan ini bukanlah tanggung jawab manajemen saat ini, melainkan warisan dari periode sebelumnya.
“Perusda yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Selama lima tahun terakhir, kami bermitra dan saya melihat mereka lebih profesional. Insya Allah tidak ada lagi praktik menyimpang,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sigit mencontohkan sejumlah perkembangan positif di PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim maupun Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS). MMP kini tidak hanya bergantung pada Participating Interest (PI), tetapi juga merambah sektor logistik laut, pengadaan, hingga penyediaan alat berat.
Sementara di BKS, sistem administrasi dan pencatatan keuangan dinilai jauh lebih transparan dan tertib dibanding sebelumnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pengelolaan PI bukan perkara sederhana, sehingga Perusda tetap perlu bermitra dengan investor berpengalaman agar mampu memberikan dividen signifikan bagi daerah.
“Yang penting jangan sampai kesalahan lama terulang lagi,” tegasnya.
Sigit menambahkan, DPRD berperan sebagai mitra strategis sekaligus pengawas, bukan pengambil keputusan internal. Urusan pengangkatan direksi maupun komisaris, katanya, sepenuhnya menjadi kewenangan RUPS yang diwakili pemerintah daerah.
“Tugas kami mengawasi agar pendapatan perusahaan jelas dan dividen terukur,” ucapnya.
Ia berharap publik tidak menilai pengelola baru dengan beban masa lalu. Baginya, yang terpenting adalah membangun kultur transparansi dan akuntabilitas untuk masa depan.
“Masalah lama jadikan pelajaran. Kalau tata kelola sekarang dipertahankan, BUMD Kaltim bisa jadi contoh bagi daerah lain,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







