SANGATTA – Pemilu tidak sekadar prosedur pemilihan, melainkan lebih jauh lagi berarti legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat kepada negara. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesiapan teknis pemilu sebagai landasan proses demokrasi supaya berjalan lancar, jujur, dan berintegritas.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah dalam kolaborasi kajian teknis pemilu beberapa waktu lalu. Ardiansyah mencontohkan bahwa investasi yang tinggi di Kutim membuat arus masuk penduduk meningkat, sehingga dibutuhkan kesiapan pihak-pihak terkait.
“Disdukcapil harus benar-benar mencatat dengan baik data kependudukan. Investasi besar yang masuk membawa banyak tenaga kerja dan pendatang baru. Jika administrasi kependudukan tidak akurat, maka akan memengaruhi representasi politik kita, termasuk jumlah kursi DPRD Kutim di masa depan,” tegasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kajian teknis tersebut dilakukan sebagai sinergi antara pemerintah daerah, KPU Kutim, dan akademisi. Kajian teknis ini penting karena mampu mengantisipasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus memastikan semua tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Sinergi ini menunjukkan bahwa suksesnya pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU, melainkan tugas bersama demi menjaga stabilitas politik dan pembangunan di Kutai Timur.
Perwakilan akademisi, Zulkifli Abdullah dari FISIP Unmul, menekankan bahwa kontribusi perguruan tinggi tidak berhenti pada pendidikan dan penelitian, melainkan juga dalam bentuk dukungan terhadap kebijakan publik.
“Kami melihat kajian teknis ini penting agar demokrasi di Kutim semakin matang. Melalui riset dan diskusi akademik, kami berharap bisa memberi rekomendasi yang solutif bagi KPU Kutim untuk evaluasi, baik terkait manajemen logistik, penguatan kapasitas penyelenggara, penatalayanan daerah pemilihan, maupun strategi meningkatkan partisipasi pemilih yang akan disampaikan ke KPU RI,” katanya.
Ketua KPU Kutim, Siti Akhlis Muafin, menyambut baik kajian teknis ini sebagai ruang refleksi sekaligus langkah strategis memperkuat kesiapan penyelenggara.
“Kami di KPU berkomitmen agar seluruh proses pemilu terlaksana secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kehadiran pemerintah daerah dan akademisi tentu menjadi energi tambahan untuk menjawab tantangan teknis di lapangan,” pungkas Siti Akhlis Muafin.
(ADV/ProkopimKutim/PK)







