Potretkaltim.com, Samarinda – Minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal (TKL) di sektor pertambangan batu bara kembali menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sulasih.
Ia menyebut persoalan ini sudah berulang kali disuarakan masyarakat, terutama generasi muda di daerah pemilihannya, yang merasa terpinggirkan oleh dominasi pekerja dari luar daerah.
“Setiap reses hingga momen Pilkada, keluhan ini selalu muncul. Warga merasa perusahaan tambang lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar, padahal banyak anak daerah yang siap bekerja,” ujar Sulasih.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masalah ini bukan sekadar pengalaman pribadi sebagai wakil rakyat, melainkan keresahan kolektif yang kian nyata di lapangan. Ia menilai adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kesiapan SDM lokal.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Komisi III DPRD Kaltim untuk bersama-sama mendorong agar tenaga kerja lokal benar-benar diprioritaskan,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Kaltim. Namun, alasan keterampilan dan pengalaman membuat sejumlah perusahaan lebih memilih mendatangkan pekerja dari luar daerah.
Sulasih menegaskan, jika dibiarkan, situasi ini bisa menimbulkan kesenjangan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri tambang.
“Perlu ada regulasi yang jelas, misalnya kewajiban kuota minimal tenaga kerja lokal atau pemberian insentif bagi perusahaan yang serius membina SDM daerah,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemprov Kaltim bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pusat pelatihan vokasi guna menyiapkan tenaga kerja lokal yang sesuai kebutuhan industri.
“Anak-anak muda kita hanya butuh kesempatan. Keterampilan bisa dibangun melalui pelatihan. Jangan sampai potensi mereka diabaikan,” tegasnya.
Sulasih memastikan DPRD Kaltim siap memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja lokal, agar manfaat pengelolaan sumber daya alam benar-benar kembali untuk masyarakat daerah.
“Industri tambang harus memberi ruang lebih besar bagi warga Kaltim. Itu bentuk keadilan sekaligus wujud keberpihakan,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







