Potretkaltim.com, Berau – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Syarifatul Syadiah, menyoroti rencana penurunan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat yang dinilai dapat berdampak besar pada kemampuan fiskal daerah.
Ia menyebutkan, Pemerintah Pusat seharusnya mempertimbangkan kontribusi besar Kaltim terhadap pendapatan nasional, sebelum menetapkan kebijakan pemangkasan anggaran.
“Kaltim ini penyumbang besar APBN lewat migas, batu bara, dan kehutanan. Jadi kalau bisa, kebijakan penghematan jangan sampai menekan kemampuan keuangan daerah penghasil,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Syarifatul berharap Gubernur dan kepala daerah di Kaltim dapat melakukan konsolidasi dan komunikasi aktif dengan Pemerintah Pusat agar keputusan pemangkasan dapat dikaji ulang. “Kalau bisa, jangan dipotong. Karena dampaknya langsung ke program pembangunan,” tegasnya.
Lanjut Syarifatul, pemangkasan TKD akan memengaruhi banyak program, terutama sektor infrastruktur yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Kalau anggaran berkurang, program infrastruktur bisa terhambat dan tidak berjalan optimal,” katanya.
Ia juga menilai, pemangkasan dana tersebut berpotensi menimbulkan dilema fiskal karena sebagian besar belanja daerah telah terserap untuk kebutuhan wajib, seperti gaji pegawai dan belanja mandatori. “Kalau sampai hanya cukup untuk bayar gaji, pembangunan bisa tertunda,” ucapnya.
Meski efisiensi telah dilakukan di berbagai daerah, Syarifatul menilai kebijakan pemotongan TKD tanpa memperhatikan kontribusi tiap daerah justru tidak adil. Ia menekankan, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim dan kabupaten di dalamnya termasuk Berau seharusnya memperoleh porsi bagi hasil yang proporsional.
“Kalau kita menyumbang besar, mestinya hasilnya juga dikembalikan dalam jumlah yang sepadan,” tegasnya.
Syarifatul juga mendorong Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan audiensi ke kementerian atau bahkan ke presiden, agar kebijakan tersebut bisa dikaji lebih mendalam.
“Jangan sampai program unggulan nasional justru mengorbankan belanja vital di daerah,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







