Potretkaltim.com, SAMARINDA – Penetapan tarif retribusi di GOR Kadrie Oening Samarinda memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Meski kebijakan tersebut telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, banyak warga menilai fasilitas olahraga milik pemerintah seharusnya tetap mudah diakses publik tanpa beban biaya tinggi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa penerapan Perda harus dijalankan dengan bijak agar tidak mengurangi hak warga untuk berolahraga.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Langkah darurat yang kami dorong adalah moratorium sementara. Kami meminta pengelola menunda penerapan tarif bagi pelari lokal atau atlet hingga ada keputusan bersama,” tegasnya.
Ia mengusulkan dua alternatif solusi pertama, penetapan jadwal akses gratis bagi masyarakat, kedua, penerapan sistem keanggotaan bulanan dengan tarif terjangkau.
Menurut Andi Satya, langkah ini bisa menyeimbangkan antara pemeliharaan fasilitas dan keterjangkauan akses bagi warga.
“Kebijakan harus proporsional, berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus mendukung pembinaan olahraga daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala UPTD PPO GOR Kadrie Oening, Junaidi, menjelaskan bahwa pemasangan spanduk tarif di pintu masuk baru dilakukan beberapa hari terakhir. Ia menegaskan, kebijakan retribusi bukan hal baru, melainkan penegasan aturan yang sudah berlaku.
“Ini bukan kebijakan baru. Karena banyak yang masuk tanpa izin, akhirnya kami pasang spanduk retribusi tersebut,” terangnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







