Potretkaltim.com, Samarinda — Proses relokasi pedagang Pasar Subuh ke Pasar Beluluq Lingau kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda.
Ialah, Viktor Yuan yang menilai pendekatan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlalu keras dan tidak mengedepankan sisi kemanusiaan, Viktor secara tegas menyatakan bahwa tindakan represif terhadap pedagang kecil hanya akan menambah luka sosial di tengah masyarakat yang sedang beradaptasi dengan kebijakan relokasi.
“Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil, bukan malah bersikap intimidatif. Ini bukan soal memindahkan lapak semata, tapi soal keadilan dan kemanusiaan,” ujar Viktor, Senin (26/5/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, penegakan aturan memang perlu, namun harus dilakukan dengan pendekatan yang persuasif dan beretika. Ketika masyarakat merasa ditekan, kepercayaan terhadap institusi pemerintah justru akan luntur.
“Relokasi tidak akan pernah berhasil jika masyarakat dipaksa dan tidak diberi ruang bicara. Yang dibutuhkan adalah dialog, bukan tekanan,” tegasnya.
Viktor mengingatkan bahwa para pedagang yang dipindahkan bukanlah pelanggar hukum, melainkan warga yang berjuang mencari nafkah.
Menurutnya, kebijakan penataan kota tidak boleh dijalankan dengan cara yang mengorbankan kelompok paling rentan dalam struktur sosial.
Ia pun mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk lebih aktif membangun komunikasi dua arah dengan para pedagang. Ia menilai, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan relokasi merupakan kunci terciptanya situasi yang kondusif dan berkelanjutan.
“Pembangunan tidak hanya soal beton dan ruang terbuka. Ia harus dibangun di atas kepercayaan, keterlibatan, dan keadilan. Jika relokasi hanya dilakukan sepihak, maka dampaknya akan panjang dan menyakitkan,” ucap Viktor.
Relokasi Pasar Subuh, yang merupakan bagian dari program penataan ruang kota oleh Pemkot Samarinda, memang sejak awal menuai polemik.
Sejumlah pedagang mengaku kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan omzet setelah dipindahkan. Sementara itu, pendekatan aparat dalam menertibkan lapak lama kian menambah ketegangan di lapangan.
DPRD pun kini mengambil posisi tegas yakni relokasi boleh dilakukan, namun dengan menjunjung tinggi asas keadilan, partisipasi publik.
“Dan yang paling penting pakai pendekatan yang manusiawi,” tutupnya. (ADV/DPRDSamarinda/AR)







