SANGATTA – Perkembangan dunia teknologi informasi akan memberikan keuntungan bagi layanan publik, syaratnya aparatur pemerintahan harus mampu beradaptasi. Hal tersebut melatarbelakangi diadakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bertujuan meningkatkan kapasitas admin dan pencatat surat desa serta kelurahan seluruh Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Harapannya didapatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan surat-menyurat dan administrasi pemerintahan secara digital.
Acara Bimtek dibuka dengan ditandai penyematan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta dari Desa Kelinjau Ulu dan Kelurahan Wahau Baru. Kepala Dispusip Kutim Ayub menyatakan bahwa acara ini menggunakan landasan hukum implementasi SRIKANDI. Peraturan-peraturan itu mencakup Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SK MenPAN-RB Nomor 679 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati Kutim Nomor 52 Tahun 2023.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengapresiasi kegiatan Bimtek ini. Ia melihat aplikasi SRIKANDI berguna untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi layanan publik sudah lumrah dilakukan, sehingga Kutim tidak boleh ketinggalan dari daerah-daerah lain.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan aplikasi ini, administrasi di desa dan kelurahan bisa dilakukan lebih cepat, akurat, transparan, dan efisien. Hal ini sejalan dengan visi Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Mahyunadi.
Bimtek yang diadakan merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kutim dalam mempercepat transformasi digital di tingkat desa. Dengan implementasi SRIKANDI, diharapkan tata kelola administrasi desa dapat lebih tertib, efisien, dan terkoneksi secara digital. Pada gilirannya akan meringankan kerja palayan publik mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/PK)







