BALIKPAPAN – Tantangan administratif dan geografis yang dihadapi tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Kondisi geografis Kutim yang membentang luas, terdiri atas 18 kecamatan, 154 desa, dan 2 kelurahan, serta keterbatasan akses transportasi antarwilayah turut menyulitkan efektivitas pengawasan pemerintahan. Meski demikian, kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan pengawasan dari masyarakat menjadi kekuatan dalam mewujudkan komitmen tersebut.
Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) 2025, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman kembali menegaskan komitmen Kutim dalam pencegahan korupsi. Acara tersebut dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto beserta jajaran deputi dan satuan tugas, Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud, Forkopimda Kaltim, serta bupati, wali kota, ketua DPRD, hingga inspektorat se-Kaltim.
Hadir bersama Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dan Sekretaris Kabupaten, Rizali Hadi, Ardiansyah mengurai sederet tantangan yang masih dihadapi Kutim dalam menegakkan tata kelola pemerintahan. “Masih ada ketidaktaatan dalam pengelolaan keuangan daerah dan desa, lemahnya pengawasan anggaran serta pengadaan barang dan jasa, hingga sistem pengendalian internal yang belum optimal,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemkab Kutim telah melakukan berbagai upaya konkret, di antaranya memperkuat tata kelola keuangan melalui publikasi informasi keuangan secara berkala, memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan mencegah penyalahgunaan wewenang lewat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tidak kalah penting, Pemkab Kutim juga membangun budaya antikorupsi melalui sosialisasi di perangkat daerah, sekolah, hingga masyarakat desa.
Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TPTGR) juga dioptimalkan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Langkah-langkah itu diharapkan mampu meningkatkan transparansi, menumbuhkan kepercayaan publik, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang tangguh dan modern. Ardiansyah menekankan, pencegahan korupsi tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah.
Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, kritik, masukan, dan koreksi dari warga menjadi bagian penting untuk introspeksi dan memperbaiki kebijakan agar lebih bermanfaat bagi rakyat. (ADV/ProkopimKutim/PK)







