Potretkaltim.com, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menegaskan akan menindak tegas perusahaan tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit yang masih menggunakan jalan umum untuk aktivitas operasionalnya.
Padahal, Perda Nomor 10 Tahun 2012 secara jelas mewajibkan setiap perusahaan membangun prasarana jalan khusus, termasuk underpass maupun crossing.
“Hampir semua perusahaan tambang dan sawit di Kaltim tidak memiliki jalan khusus. Akibatnya, jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi rusak parah,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Yenni menyebut, Panitia Khusus (Pansus) Jalan Umum dan Khusus Batubara serta Sawit DPRD Kaltim akan segera memanggil satu per satu perusahaan yang masih melanggar aturan tersebut.
“Perusahaan yang tidak memiliki jalan lintas khusus baik overlay, overpass, maupun underpass jelas menyalahi peraturan. Kami akan panggil semua pihak yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, DPRD telah menerima daftar nama perusahaan yang belum memiliki akses jalan khusus, termasuk sejumlah perusahaan sawit di Kutai Barat yang masih menggunakan jalan umum untuk hauling TBS maupun pengangkutan CPO.
“Di Kutai Barat cukup banyak perusahaan sawit yang belum memiliki jalan khusus. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tandas Yenni.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







