Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Yonavia, menegaskan pentingnya keberpihakan negara terhadap petani yang kerap terlibat dalam konflik agraria dengan perusahaan. Ia menolak keras kriminalisasi terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan lahan mereka.
“Kita tidak ingin melihat petani dikriminalisasi hanya karena mempertahankan hak atas tanah mereka. Negara harus berpihak pada keadilan, bukan pada kepentingan modal semata,” jelasnya.
Yonavia mendorong pemerintah agar hadir secara nyata melalui mekanisme mediasi yang aktif dan berimbang, bukan sekadar menjadi penonton. Ia meminta agar forum dialog antara masyarakat dan perusahaan difasilitasi secara sistematis, termasuk evaluasi terhadap tumpang tindih izin lahan yang kerap memicu sengketa.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai rakyat dipaksa menyelesaikan sendiri masalah yang seharusnya jadi tanggung jawab negara. Pemerintah harus jadi jembatan, bukan hanya pengamat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengakuan terhadap tanah adat dan lahan masyarakat harus disertai perlindungan konkret di lapangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, kata dia, perlu memastikan bahwa hak-hak masyarakat dihormati secara utuh dan berkelanjutan.
“Kalau pemerintah tidak menjamin hak masyarakat, keadilan akan sulit tercapai. Kita tidak bisa membiarkan satu kelompok terus dirugikan dalam sistem yang seharusnya melindungi semua,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







