Yonavia Desak Pemerintah Aktif Jadi Penengah dalam Konflik Agraria Kaltim

Selasa, 14 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia (ist)

Foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia (ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Konflik agraria di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan peran aktif pemerintah dalam penyelesaiannya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia, menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai penengah agar sengketa lahan antara masyarakat, khususnya kelompok tani, dengan perusahaan tidak terus berlarut.

Ia menilai, potensi konflik lahan di Kaltim sangat besar karena wilayahnya yang luas dan kaya sumber daya alam. Namun, tanpa tata kelola yang adil serta perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani, kondisi tersebut justru melahirkan masalah struktural yang berkepanjangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yonavia menambahkan, aturan terkait sebenarnya telah ada melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan dan Hutan Adat.

“Namun, jika pemerintah tidak berani bertindak tegas, regulasi itu hanya akan menjadi dokumen tanpa arti,” ujarnya.

Yonavia juga menyoroti lemahnya posisi masyarakat dalam menghadapi korporasi besar yang memiliki kekuatan modal dan akses hukum lebih luas.

“Negara tidak boleh bersikap pasif. Pemerintah harus memastikan konflik diselesaikan secara adil dan berpihak pada rakyat,” tandasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA