Potretkaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa aspirasi warga yang dihimpun melalui reses bukan sekadar daftar harapan, melainkan kebutuhan nyata yang menuntut aksi dari Pemerintah Provinsi.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim belum lama ini, ia menolak pandangan bahwa reses hanyalah formalitas tanpa hasil.
“Apa yang kami sampaikan adalah suara langsung masyarakat di lapangan, bukan cerita buatan. Pemerintah harus membuktikan respons dengan tindakan nyata,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Subandi memahami bahwa realisasi usulan memerlukan waktu karena prosedur, regulasi, dan keterbatasan anggaran. Namun, ia menilai minimnya penjelasan dari pemerintah kerap memicu salah persepsi.
“Warga sering mengira usulan langsung dikerjakan. Pemerintah harus menjelaskan prosesnya secara terbuka,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah agar masyarakat tidak merasa diabaikan, terlebih banyak aspirasi yang sifatnya mendesak, seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan.
Selain menyoroti kinerja eksekutif, Subandi juga mengingatkan kedisiplinan internal DPRD. Mengacu pada tata tertib baru, anggota dewan yang enam kali berturut-turut absen tanpa keterangan wajib mendapat teguran fraksi.
“Rapat tidak boleh terganggu hanya karena tidak kuorum. Ini amanah rakyat,” jelasnya.
Ia berharap terjalin sinergi kuat antara DPRD dan Pemprov agar setiap aspirasi benar-benar terwujud menjadi program nyata, bukan sekadar catatan di atas kertas.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







