Potretkaltim.com, JAKARTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, mengungkapkan bahwa Direktorat Produk Hukum Daerah (PHD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sejumlah masukan penting dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
Salah satu poin yang disoroti adalah perlunya membedakan substansi yang sebaiknya dimuat dalam Raperda dengan hal-hal yang lebih tepat diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
Menurut Damayanti, hal ini bertujuan agar aspek teknis dapat diatur dengan lebih fleksibel oleh eksekutif.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penekanan diberikan pada aturan teknis yang sebaiknya dituangkan dalam Pergub agar lebih mudah menyesuaikan dengan dinamika di lapangan,” ucapnya
Ia menambahkan, Kemendagri juga mendorong agar Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Kaltim memuat unsur kearifan lokal sebagai bentuk penerapan nilai-nilai sistem pendidikan nasional di tingkat daerah.
“Masukan ini dianggap penting untuk menjadikan regulasi pendidikan di Kaltim lebih kontekstual dan sesuai dengan karakter masyarakat setempat,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







