Potretkaltim.com, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali melakukan penataan organisasi birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah janji 164 pejabat administrasi dan pengawas di Ruang Menanti, Kantor Bupati Kutim, Senin (26/1/26).
Ardiansyah Sulaiman, Bupati Kutim, menegaskan bahwa mutasi tersebut merupakan sesuatu yang biasa dalam sistem birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pembinaan aparatur sipil negara.
“Ini merupakan penyegaran yang memang lumrah dalam organisasi pemerintahan. Mereka harus siap untuk mendapatkan berbagai tugas di beberapa roda pemerintahan,” ujar Ardiansyah, Senin (26/1/26).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mutasi tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 800.1.3.3/030/BKPSDM-MUT tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan administrasi dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.
Sebanyak 164 pejabat yang dimutasi merupakan PNS golongan eselon III dan IV.
Pengisian dan pergeseran jabatan dilakukan pada sejumlah posisi strategis, mulai dari camat, kepala bagian, sekretaris dinas, kepala bidang, hingga kepala seksi di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Ardiansyah mengatakan bahwa mutasi juga berfungsi sebagai cara memberikan kesempatan dan ruang bagi pegawai negeri untuk mengembangkan karier serta pengalaman kerja dalam lingkungan pemerintahan.
“Kita fokus kepada hasil dalam melayani masyarakat. Apapun tugas yang diberikan. Karena layanan yang mereka berikan adalah pintu pertama dari pemerintahan,” ujarnya.
Ia menekankan kepada seluruh pejabat yang mengalami mutasi agar tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan tugas serta tugas pokoknya, serta tidak memandang jabatan sebagai hal yang sekadar berupa posisi administratif.
Ardiansyah juga mengingatkan bahwa tidak ada perbedaan nilai antara jabatan dalam lingkungan pemerintahan. Menurutnya, setiap posisi memiliki peran serta tanggung jawab yang sama pentingnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan melihat ada kursi basah, ada kursi kering. Itu tidak ada. Semua kita punya tugas di pemerintahan,” tegas Ardiansyah. (One)







