SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud memiliki pandangan berbeda terhadap penolakan Badan Anggaran atas usulan proyek kontrak tahun jamak senilai Rp1,24 triliun. Ia menilai skema Multiyears Contract (MYC) dapat menjaga kesinambungan pekerjaan sekaligus mencegah penyelesaian proyek terus tertunda akibat lelang tahunan.
Usulan Pemprov Kaltim tersebut dirancang untuk membiayai tiga proyek infrastruktur selama periode 2027–2029. Melalui skema tahun jamak, pekerjaan dapat dilakukan dalam satu rangkaian kontrak tanpa harus mengulang proses pengadaan pada setiap tahun anggaran.
“Pelaksanaan pembahasan multiyears ini baru tahun sekarang ada. Karena kita ingin mencoba agar pembangunan ketiga infrastruktur ini bisa selesai dalam tiga tahun dan langsung berjalan,” kata Hasanuddin saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (19/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penggunaan skema tahun tunggal dapat mengganggu kesinambungan pembangunan. Pemerintah harus kembali menggelar tender pada tahun berikutnya, sementara proses pengadaan tidak selalu dapat dimulai tepat waktu.
Pergantian penyedia juga berpotensi membuat pelaksanaan proyek tidak konsisten. Setiap kontraktor dapat mempunyai pola kerja berbeda sehingga pemerintah perlu kembali melakukan penyesuaian di lapangan.
“Kalau tidak (MYC), biasanya tidak selesai karena harus tender tiap tahun dengan kontrak berbeda-beda. Khawatirnya tendernya mundur terus, sehingga proyek tidak jalan-jalan,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menilai pembiayaan Rp1,24 triliun masih berada dalam kapasitas keuangan daerah. Berdasarkan perhitungan fiskal, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kaltim disebut masih memiliki ruang anggaran sekitar Rp4 triliun.
Pembayaran kontrak juga tidak dilakukan sekaligus. Pemprov akan membagi kewajiban berdasarkan tahapan pekerjaan dan kemampuan keuangan pada setiap tahun anggaran.
“Pembayarannya setiap tahun dan itu disesuaikan dengan kondisi fiskal kita. Ada perhitungan kondisi fiskal kita,” jelas Hasanuddin.
Ia menyebut proyeksi Bappeda Kaltim memperlihatkan pendapatan daerah cenderung stabil bahkan berpeluang meningkat. Proyeksi itu menjadi dasar untuk memastikan pembayaran proyek tidak mengganggu belanja wajib maupun kebutuhan prioritas lainnya.
Meski demikian, Hasanuddin menganggap penolakan Banggar sebagai bagian yang wajar dalam pembahasan anggaran. Sikap tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan administratif dan teknis yang perlu dijelaskan Pemprov Kaltim.
Salah satu proyek yang mendapat perhatian ialah pembangunan jalan Sotek–Bongan dengan anggaran sekitar Rp241 miliar. Ruas tersebut belum memiliki status kewenangan yang tegas dan disebut melintasi kawasan hutan lindung.
Kondisi itu membuat pembangunan memerlukan kajian lebih mendalam. Pemerintah harus memastikan status kawasan, kewenangan pengelolaan, dokumen lingkungan, studi kelayakan, serta kebutuhan pembebasan lahan.
“Kita juga perlu mengkaji, bagaimana dari dampak lingkungan. Semisal ada pembebasan skemanya seperti apa dan dokumen studi kelayakan (feasibility study) ada tidak? Jika nanti diberikan kekuasaan ke provinsi, maka perlu ada MoU. Pastinya nanti area non status ini pengelolaannya dialihkan ke Provinsi Kaltim,” demikian Hasanuddin Mas’ud.
Apabila penanganan ruas tersebut diserahkan kepada Pemprov Kaltim, pengalihan kewenangannya harus mempunyai dasar yang jelas. Nota kesepahaman diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan setelah proyek selesai.
Kelengkapan dokumen juga harus dipastikan sebelum kontrak ditandatangani. Persoalan lahan maupun perizinan yang belum tuntas berisiko menghambat pekerjaan dan menambah beban biaya.
Perbedaan pandangan antara Banggar dan Ketua DPRD membuat usulan MYC Rp1,24 triliun masih membutuhkan pembahasan lanjutan. Pemprov Kaltim harus membuktikan kesiapan fiskal sekaligus menjawab persoalan teknis yang melekat pada setiap proyek.
Hasanuddin menilai kontrak tahun jamak dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan. Namun, penerapannya tetap harus didasarkan pada kepastian kewenangan, kelengkapan studi, perlindungan lingkungan, dan kemampuan membayar hingga 2029. (Adv)







