Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Sigit Wibowo Anggota Komisi II DPRD Kaltim

Foto : Sigit Wibowo Anggota Komisi II DPRD Kaltim

SAMARINDA – Sejumlah kegiatan Pemerintah Kota Samarinda sudah berjalan dan harus dibayar, sementara penerimaan dari opsen dan bagi hasil pajak diperkirakan berkurang sekitar Rp209 miliar. Bagi anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Wibowo, ada dua hal yang perlu dijelaskan kepada daerah: berapa bagian yang akan diterima dan kapan uangnya masuk ke kas kota.

“Daerah berhak tahu, uangnya ada di mana dan kapan bisa dipakai. Jangan sampai daerah yang sudah bekerja, tapi dananya belum jelas,” kata Sigit, Jumat (20/11/2026).

Pemkot Samarinda memperkirakan penyesuaian alokasi oleh Pemprov Kaltim akan mengurangi penerimaan lebih dari Rp70 miliar dari opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak. Pemprov menyebut penyesuaian itu dilakukan karena proyeksi pendapatan provinsi turun lebih dari Rp1 triliun.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di luar perubahan alokasi tersebut, Sigit mempertanyakan penyaluran opsen pajak kendaraan bermotor. Menurut dia, karena persentase bagian daerah sudah ditentukan, uang itu semestinya langsung masuk ke kas daerah yang berhak saat wajib pajak membayar. Ia mengaku belum mendapat penjelasan tuntas mengenai letak dan penyebab hambatan penyalurannya.

“Logikanya, kalau sudah terpotong otomatis, ya langsung masuk. Ini kok malah tertahan? Itu yang membuat saya bingung,” ujarnya.

Untuk dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Sigit mengusulkan agar porsi daerah dipisahkan sejak penerimaan dipungut, sebelum masuk ke kas pusat. Ia mengatakan usulan itu telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

“Kalau bagi hasil juga dipotong langsung, begitu ada penerimaan, bagian daerah langsung terpisah. Tidak perlu menunggu proses panjang di kementerian,” jelasnya.

Yang ia minta dari pemerintah pusat adalah perubahan cara penyaluran, bukan kenaikan porsi DBH. Dengan jadwal penerimaan yang lebih pasti, pemerintah daerah dapat merencanakan pembayaran kegiatan tanpa harus menebak kapan dananya tersedia.

“Kita tidak minta ditambah, kita hanya minta hak kita tidak tertahan. Kalau dipotong di awal, semua jadi jelas,” tuturnya. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Petisi Audit Ijazah Legislator Menguat, Darlis Minta DPRD Tak Halangi Verifikasi
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA