SAMARINDA – Proyek infrastruktur yang selesai tepat waktu belum tentu berhasil apabila cepat rusak atau tidak menjawab kebutuhan masyarakat. DPRD Kalimantan Timur meminta setiap anggaran pembangunan menghasilkan fasilitas yang aman, berkualitas, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kinerja tersebut dibutuhkan untuk mengatasi persoalan konektivitas yang masih dihadapi sejumlah wilayah.
“Kami melihat dan menilai apa yang dilakukan oleh Gubernur dalam pembangunan infrastruktur di Kaltim sudah cukup baik. Kinerja inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kaltim,” ujar Reza, Senin (16/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Percepatan pembangunan dinilai penting untuk memperlancar pergerakan masyarakat dan distribusi barang. Infrastruktur yang memadai juga menentukan kemudahan warga menjangkau pusat pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.
Namun, Reza mengingatkan besarnya anggaran serta banyaknya proyek tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas perencanaan dan hasil pekerjaan harus memperoleh perhatian yang sama.
Setiap proyek harus dimulai dengan pemetaan kebutuhan di lapangan. Pemerintah perlu mengetahui persoalan yang hendak diselesaikan, kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat, serta kondisi wilayah tempat pekerjaan dilaksanakan.
“Terlepas dari itu semua, sebuah perencanaan haruslah matang. Mulai dari spesifikasi dan kualitas standar perlu kita perhatikan, dan yang paling penting adalah kepastian anggaran yang tersedia,” jelasnya.
Menurut Reza, kepastian anggaran dibutuhkan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai rancangan. Proyek yang dimulai tanpa jaminan pembiayaan berisiko mengalami keterlambatan, perubahan lingkup pekerjaan, atau berhenti sebelum tuntas.
Perhitungan biaya juga harus sesuai dengan kebutuhan teknis. Anggaran yang terlalu rendah dapat memengaruhi kualitas material dan pekerjaan, sedangkan nilai yang tidak wajar berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan daerah.
Selain pembiayaan, spesifikasi proyek harus disusun berdasarkan kondisi setiap wilayah. Pembangunan jalan, misalnya, perlu mempertimbangkan karakter tanah, tingkat curah hujan, beban kendaraan, dan fungsi ruas tersebut.
Penggunaan rancangan yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan dapat memperpendek usia infrastruktur. Kerusakan yang muncul dalam waktu singkat akan membuat pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.
Kondisi tersebut tidak hanya membebani keuangan daerah, tetapi juga mengganggu masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Pekerjaan perbaikan berulang dapat menghambat lalu lintas, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, pengendalian mutu harus dimulai sejak penyusunan dokumen teknis. Pemeriksaan tidak cukup dilakukan ketika proyek telah selesai, tetapi harus berjalan selama proses pelaksanaan.
Kontraktor dan perangkat daerah teknis harus memastikan penggunaan material serta metode pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Setiap perubahan di lapangan juga perlu melalui kajian agar tidak menurunkan standar yang telah ditetapkan.
Komisi III DPRD Kaltim akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran daerah. Pengawasan diarahkan untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan.
Reza menilai penilaian terhadap proyek tidak boleh berhenti pada laporan persentase kemajuan. Pemerintah perlu memeriksa fungsi, keamanan, daya tahan, dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Serah terima pekerjaan juga harus disertai pemeriksaan menyeluruh. Apabila ditemukan kekurangan, pelaksana harus diminta melakukan perbaikan sesuai tanggung jawabnya sebelum proyek dinyatakan selesai.
Pemeliharaan setelah pembangunan turut menjadi bagian penting. Infrastruktur yang telah dibangun membutuhkan perawatan agar manfaatnya tidak cepat menurun dan anggaran yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.
DPRD Kaltim berharap setiap proyek mempunyai sasaran yang jelas dan dapat diukur. Pemerintah perlu memastikan hasil pembangunan memperbaiki konektivitas, memperluas akses pelayanan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian mutu yang konsisten, anggaran infrastruktur diharapkan berbanding lurus dengan kualitas hasil pekerjaan. Pembangunan pun tidak sekadar menambah catatan proyek, tetapi memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan kepada masyarakat Kaltim. (Adv)







