Ancaman Bergeser ke Banjir, DPRD Kaltim Dorong Kepastian Belanja Bencana

Kamis, 12 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Hasanuddin Ma’sud ketua DPRD Kaltim

Foto : Hasanuddin Ma’sud ketua DPRD Kaltim

SAMARINDA – Peralihan musim membuat Kalimantan Timur menghadapi perubahan ancaman bencana. Setelah berbulan-bulan menangani kebakaran hutan dan lahan, pemerintah daerah kini harus mempersiapkan pembiayaan untuk menghadapi banjir, banjir pesisir, dan tanah longsor.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta belanja kebencanaan tidak baru dicari ketika kondisi darurat telah terjadi. Kebutuhan dana harus dihitung sejak penyusunan anggaran agar penanganan dapat segera dilakukan saat masyarakat terdampak.

“Ya, kalau saya bilang tahun-tahun depan disiapkan anggaran. Alokasinya memang ada untuk belanja bencana,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Hasanuddin, pengalaman menghadapi karhutla sepanjang 2026 memperlihatkan pentingnya kepastian pembiayaan. Bencana yang berlangsung lama membutuhkan dukungan sejak tahap pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan.

Catatan BPBD Kaltim menunjukkan terdapat 2.540 kejadian karhutla selama Januari hingga Oktober 2026. Luas lahan yang terdampak secara keseluruhan mencapai 10.691,66 hektare.

Besarnya angka tersebut harus menjadi dasar evaluasi dalam merancang anggaran tahun berikutnya. Pembiayaan kebencanaan tidak semestinya hanya disediakan untuk satu jenis ancaman karena karakter risiko dapat berubah mengikuti musim.

Ketika periode kemarau berakhir, peningkatan curah hujan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Sejumlah wilayah Kaltim mempunyai kerawanan terhadap luapan sungai, genangan perkotaan, banjir pesisir, dan pergerakan tanah.

“Selain Karhutla kan biasanya banjir. Itu kan harusnya diantisipasi. Dan di kami selalu men-support itu kalau ada,” katanya.

Hasanuddin menilai setiap ancaman memerlukan pola penanganan dan kebutuhan anggaran yang berbeda. Pemerintah karena itu perlu menyusun alokasi berdasarkan peta kerawanan serta riwayat bencana di masing-masing daerah.

Dana dapat diprioritaskan untuk langkah pencegahan, kesiapan petugas, pengadaan kebutuhan darurat, evakuasi, serta bantuan kepada masyarakat. Perencanaan sejak awal juga mengurangi ketergantungan pada pergeseran anggaran saat bencana telah meluas.

Namun, penyediaan belanja kebencanaan harus berhadapan dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Pemerintah juga wajib memenuhi belanja mandatori dan membiayai berbagai program prioritas.

“Karena keterbatasan anggaran, ada yang lebih efisien, mandatori, dan seterusnya,” tuturnya.

Tekanan tersebut membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas secara cermat. Program pencegahan dan penanggulangan bencana perlu disusun berdasarkan kebutuhan yang dapat diukur agar tidak tersisih oleh belanja lain.

Hasanuddin mengingatkan efisiensi tidak boleh mengurangi kemampuan pemerintah melindungi masyarakat. Ketiadaan dana yang siap digunakan dapat memperlambat penanganan dan memperbesar kerugian setelah bencana terjadi.

DPRD Kaltim menyatakan akan mendukung kebutuhan belanja kebencanaan yang disusun secara terukur. Dukungan tersebut tetap harus disertai penjelasan mengenai peruntukan, daerah prioritas, dan mekanisme penggunaan anggaran.

Pemerintah provinsi juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Pembagian tanggung jawab harus jelas agar penanganan tidak tertunda akibat persoalan kewenangan maupun sumber pembiayaan.

Pergantian ancaman dari kebakaran menuju banjir menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak dapat dilakukan secara musiman. Kaltim membutuhkan perencanaan anggaran yang mampu mengikuti berbagai risiko sepanjang tahun, bukan hanya merespons bencana yang sedang terjadi. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA