Potretkaltim.com, Samarinda – Penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Pasalnya, APBD yang tahun ini mencapai Rp20 triliun, diprediksi hanya akan berada di kisaran Rp18 triliun pada tahun depan.
Kondisi tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim yang digelar Selasa (2/9/2025) di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim.
Agenda utama pertemuan adalah membicarakan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Banggar DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar penyusunan KUA-PPAS, tetapi juga untuk merumuskan strategi keuangan daerah agar tetap mampu menopang pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Menurutnya, penurunan proyeksi APBD terjadi karena berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas serta penerapan kebijakan opsen pajak daerah. “Kondisi ini harus direspons dengan langkah strategis agar tidak berdampak pada pelayanan publik,” ujarnya.
Hasanuddin menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dengan fokus pada program prioritas, termasuk pembangunan sektor hilirisasi yang berpotensi meningkatkan perekonomian daerah.
Ia menegaskan, kendati menghadapi keterbatasan dana, pemerintah daerah tidak boleh menghentikan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat. “Pembangunan harus tetap berjalan, meski dengan anggaran terbatas,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







