KUTAI KARTANEGARA – Kesediaan menduduki jabatan publik harus diikuti kesiapan menghadapi berbagai konsekuensi. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintahan tidak boleh ditinggalkan hanya karena situasi yang dihadapi berbeda dari harapan.
Menurut Aulia, jabatan bukan sekadar ruang untuk menjalankan kewenangan, melainkan amanah yang menuntut kesanggupan menghadapi setiap persoalan yang muncul selama periode jabatan.
“Seorang pejabat harus memahami sejak awal bahwa setiap keputusan dan tanggung jawab memiliki tantangan tersendiri,” ujar Aulia, Selasa (13/10/2026)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, kondisi sulit tidak seharusnya menjadi alasan untuk larut dalam kekecewaan. Pemerintah perlu melihat keadaan secara realistis, kemudian menentukan langkah yang bisa dilakukan sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Kami tidak meratapi atau kami tidak bersedih dengan kondisi hari ini. Kondisi yang kita hadapi hari ini itu adalah given, sesuatu yang sudah terberi,” kata Aulia.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap yang ingin dibangun Aulia dalam menjalankan pemerintahan. Alih-alih berfokus pada keadaan yang sulit diubah, ia menekankan pentingnya menerima kenyataan sebagai titik awal untuk tetap bekerja.
Baginya, keputusan untuk menerima jabatan juga berarti kesiapan menanggung risikonya. Tanggung jawab yang sudah diambil tidak bisa dilepaskan begitu saja ketika muncul tekanan atau persoalan dalam pelaksanaannya.
“Ya salahnya di kita kok mau jadi pejabatnya. Kalau enggak kuat angkat bendera putih saja lah,” ujarnya.
Aulia menekankan bahwa komitmen seorang pejabat tidak cukup diukur dari keberanian menyampaikan gagasan atau menyusun program. Kesungguhan justru diuji ketika pemerintah harus berhadapan dengan keadaan yang menuntut keteguhan, kecermatan, dan konsistensi dalam bekerja.
Meski demikian, menghadapi situasi sulit bukan berarti mengabaikan perhitungan dalam mengambil keputusan. Pemerintah tetap perlu mengidentifikasi persoalan, menentukan prioritas, serta memastikan setiap langkah yang diambil memiliki arah dan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Aulia, tanggung jawab sebagai pemimpin melekat pada jabatan yang telah dipilih dan diterima. Karena itu, tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dihadapi sebagai bagian dari amanah.
“Bukan dijadikan alasan untuk mengendurkan komitmen dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. (Adv)







