Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menilai penanganan banjir di sejumlah daerah seperti Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Balikpapan masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan.
Ia menegaskan, penyelesaian masalah banjir tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbaiki drainase.
Politisi yang akrab disapa Ayub itu menjelaskan, banjir merupakan persoalan kompleks yang berkaitan erat dengan penataan ruang, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas lingkungan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banjir ini bukan sekadar masalah drainase. Kita harus melihatnya dari sisi tata kelola ruang dan eksploitasi alam yang tidak terkendali,” ujarnya.
Ayub menambahkan, diperlukan pendekatan komprehensif dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar kebijakan pengendalian banjir lebih efektif. DPRD Kaltim, katanya, akan mendorong adanya evaluasi menyeluruh bersama daerah-daerah terdampak.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan.
“Penambangan ilegal harus ditindak tegas. Sedangkan yang legal pun wajib dikontrol ketat agar tidak merusak keseimbangan lingkungan,” tegasnya.
Menurut Ayub, eksploitasi alam tanpa perhitungan jangka panjang hanya akan memperparah risiko bencana. Karena itu, penegakan hukum lingkungan harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kalau penambangan dibiarkan tanpa kontrol, masyarakat yang akhirnya menanggung dampaknya dalam bentuk banjir dan kerugian ekonomi,” jelasnya.
Ia memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal upaya penanganan banjir agar dilakukan secara menyeluruh dan berorientasi pada pencegahan, bukan hanya reaksi setelah bencana terjadi.
“Harapan kita sederhana, masyarakat Kaltim tidak lagi harus mengalami banjir berulang setiap tahun,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







