Baharuddin Demmu: Surat Terbuka Warga Sebuntal ke Presiden Jadi Tanda Alarm untuk Pemerintah

Jumat, 12 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket. Foto : Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Foto : Ist)

Ket. Foto : Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Foto : Ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Rencana warga Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, untuk mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait polemik ganti rugi lahan, mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.

Ia menilai langkah tersebut merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat sudah lelah menunggu penyelesaian konflik yang berlarut-larut.

“Kalau masyarakat memilih jalur surat terbuka, itu patut diapresiasi. Harapannya Presiden bisa lebih cepat merespons,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyebutkan, persoalan ganti rugi lahan dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan. Bahkan, keterlambatan tersebut memicu aksi penutupan akses menuju Bendungan Sebuntal pada 27 Agustus lalu.

“Tanah rakyat jangan sampai dibiarkan tak terbayar. Pemerintah seharusnya tidak membiarkan rakyat menunggu terlalu lama,” tegasnya.

Baharuddin mengingatkan bahwa wacana pembayaran ganti rugi sudah ada sejak 2018 dengan mekanisme bertahap, namun hingga kini realisasinya masih kabur. Proses semakin rumit karena persoalan sengketa kepemilikan lahan dibawa ke pengadilan, sementara tanah warga sudah masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU).

“Begitu muncul HGU, rakyat malah tersisih. Di pengadilan prosesnya panjang, hak warga seperti hilang begitu saja,” kritiknya.

Selain itu, ia menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Banyak rapat penyelesaian konflik hanya dihadiri perwakilan tanpa kewenangan mengambil keputusan.

“Tidak heran kalau warga akhirnya protes dengan menutup jalan. Itu pertanda mereka sudah jenuh menunggu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Baharuddin menjelaskan bahwa proyek Bendungan Sebuntal awalnya merupakan program Pemkab Kukar, namun kemudian diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS) karena keterbatasan anggaran daerah.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah pusat segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.

“Kalau semuanya hanya dilempar ke ranah pengadilan, masalah akan makin berlarut. Negara harus hadir memberi kepastian dan memastikan hak rakyat benar-benar dipenuhi,” pungkasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA