Potretkaltim.com, SAMARINDA – Rencana warga Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, untuk mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait polemik ganti rugi lahan, mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.
Ia menilai langkah tersebut merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat sudah lelah menunggu penyelesaian konflik yang berlarut-larut.
“Kalau masyarakat memilih jalur surat terbuka, itu patut diapresiasi. Harapannya Presiden bisa lebih cepat merespons,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebutkan, persoalan ganti rugi lahan dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan. Bahkan, keterlambatan tersebut memicu aksi penutupan akses menuju Bendungan Sebuntal pada 27 Agustus lalu.
“Tanah rakyat jangan sampai dibiarkan tak terbayar. Pemerintah seharusnya tidak membiarkan rakyat menunggu terlalu lama,” tegasnya.
Baharuddin mengingatkan bahwa wacana pembayaran ganti rugi sudah ada sejak 2018 dengan mekanisme bertahap, namun hingga kini realisasinya masih kabur. Proses semakin rumit karena persoalan sengketa kepemilikan lahan dibawa ke pengadilan, sementara tanah warga sudah masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU).
“Begitu muncul HGU, rakyat malah tersisih. Di pengadilan prosesnya panjang, hak warga seperti hilang begitu saja,” kritiknya.
Selain itu, ia menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Banyak rapat penyelesaian konflik hanya dihadiri perwakilan tanpa kewenangan mengambil keputusan.
“Tidak heran kalau warga akhirnya protes dengan menutup jalan. Itu pertanda mereka sudah jenuh menunggu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Baharuddin menjelaskan bahwa proyek Bendungan Sebuntal awalnya merupakan program Pemkab Kukar, namun kemudian diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS) karena keterbatasan anggaran daerah.
Karena itu, ia mendesak agar pemerintah pusat segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.
“Kalau semuanya hanya dilempar ke ranah pengadilan, masalah akan makin berlarut. Negara harus hadir memberi kepastian dan memastikan hak rakyat benar-benar dipenuhi,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







