Potretkaltim.com, SAMARINDA – Gelombang aksi mahasiswa yang belakangan marak di berbagai daerah dinilai Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, sebagai pengingat penting bagi pemerintah dan wakil rakyat.
Menurutnya, suara kritis mahasiswa adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, sekaligus koreksi terhadap perilaku pejabat publik yang menyimpang dari tugasnya.
Baharuddin menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah akan mendapat dukungan masyarakat selama mampu memperjuangkan hak-hak dasar rakyat. Untuk itu, komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya harus berlangsung terbuka dan intensif.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“DPR wajib menyalurkan aspirasi rakyat. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat harus benar-benar diperjuangkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti gaya hidup sejumlah pejabat yang dinilai jauh dari kesederhanaan. Menurutnya, perilaku yang tidak mencerminkan kepedulian terhadap kondisi rakyat kecil justru dapat memicu kekecewaan hingga kemarahan masyarakat.
“Jangan sampai setelah duduk di kursi dewan justru melupakan rakyat. Kalau rakyat marah, itu wajar,” ujarnya.
Meski begitu, Baharuddin mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pejabat, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pemilih. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan pilihan agar wakil yang terpilih benar-benar berintegritas dan berpihak pada rakyat.
“Idealnya, DPR dan rakyat bisa berjalan seiring, saling mendukung demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







