Potretkaltim.com, JAKARTA – DPRD Kalimantan Timur terus memperkuat tata kelola penyertaan modal daerah (PMD) agar pemanfaatannya benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini melakukan kunjungan kerja ke Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Senin (30/9/2025), untuk mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rombongan Banggar yang dipimpin Sabaruddin Panrecalle di dampingin Sayid Muziburrachman, Darlis Pattalongi, Damayanti, Muhammad Husni Fahruddin, serta Baba, diterima langsung oleh Sekretaris Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Fitria Rahadian.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, Sabaruddin menegaskan bahwa penyertaan modal tidak semata menambah dana bagi BUMD, tetapi juga harus mendorong peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas lapangan kerja, serta memperbaiki layanan publik.
“Kami mencatat beberapa hal penting, mulai dari syarat administrasi, kelengkapan kajian, hingga bentuk regulasi yang dibutuhkan, apakah cukup dengan pergub atau perlu perda tersendiri,” jelasnya.
Selain membahas strategi peningkatan PAD dan kendala regulasi, Banggar juga menyoroti pentingnya indikator kinerja yang terukur, serta pengawasan DPRD terhadap penggunaan modal daerah. Evaluasi terhadap BUMD tidak produktif dan pemanfaatan hasil audit BPK pun menjadi perhatian utama.
Sabaruddin berharap hasil studi banding ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan PMD yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin kebijakan penyertaan modal benar-benar memberi dampak positif bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







