KUTAI KARTANEGARA – Belanja untuk gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencapai hampir Rp1,1 triliun.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Heriansyah, mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari belanja yang bersifat mengikat sehingga harus dipenuhi dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kalau di Dinas Pendidikan itu untuk belanja gaji hampir Rp1,1 triliun itu rincian gaji dan TPP ya,” kata Heriansyah, Sabtu (26/9/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan porsi anggaran yang harus disiapkan pemerintah daerah untuk memenuhi hak pegawai di sektor pendidikan.
Belanja gaji dan TPP menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dengan mudah dialihkan untuk kebutuhan lain karena berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap pegawai.
“Itu belanja yang bersifat mengikat atau rutin” ujarnya.
Kondisi tersebut juga menjadi konteks dalam pembahasan mengenai rencana pembiayaan gaji PPPK oleh pemerintah pusat melalui APBN. Apabila sebagian beban pembiayaan tersebut dapat ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengatur kembali alokasi anggaran pendidikan.
Heriansyah sebelumnya menyebut ruang anggaran yang tersedia dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan tata kelola sekolah.
Bagi Disdikbud Kukar, kebutuhan belanja tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan, sekaligus memenuhi kewajiban pemerintah terhadap tenaga pendidik dan kependidikan.
“Dengan porsi belanja bersifat mengikat yang kita miliki, dukungan pembiayaan dari pusat dapat menjadi solusi fleksibilitas penggunaan anggaran,” pungkasnya. (Adv)







