Beras Non-SNI Kuasai Pasar Kaltim, Firnadi Lihat Peluang Emas bagi Petani Lokal

Jumat, 8 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan

Foto : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Temuan mengejutkan datang dari hasil pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim. Dari 17 merek beras yang beredar di pasaran, 16 di antaranya ternyata belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai kondisi ini bukan sekadar masalah kualitas, tetapi juga peluang strategis bagi petani dan pelaku usaha beras lokal untuk merebut pasar.

“Dari 17 merek yang diuji, hanya satu yang sesuai SNI. Pengawasan ini patut diapresiasi, tetapi penarikan beras non-SNI jangan dilakukan terburu-buru, apalagi harga beras premium sudah menyentuh Rp15.400 per kilogram,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Firnadi mengingatkan, penghentian beras non-SNI tanpa kesiapan dapat memicu kelangkaan dan lonjakan harga. Meski secara kesehatan tidak berbahaya, kualitasnya memang belum memenuhi standar resmi.

Menurutnya, inilah momen tepat bagi petani, penggilingan padi, dan koperasi desa untuk masuk ke pasar, dengan catatan mereka mendapat pendampingan teknis agar hasil panennya lolos uji SNI.

Firnadi juga menegaskan pentingnya melindungi lahan pertanian produktif di sentra padi seperti Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Regulasi pencegahan alih fungsi lahan serta dukungan nyata bagi petani, terutama saat gagal panen, harus menjadi prioritas.

“Ketersediaan lahan pangan berkelanjutan adalah kunci. Pemerintah perlu memberikan perlindungan dan insentif agar petani tetap mau menanam,” tegasnya.

Firnadi pun menyambut positif wacana Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang mendorong perusahaan tambang menyediakan lahan 200 hektare untuk ketahanan pangan.

“Dari pemerintah atau dari tambang, yang penting ada langkah konkret menjaga lahan pangan,” tambahnya.

Ia optimistis, jika langkah-langkah ini dijalankan tepat sasaran, temuan beras non-SNI bisa menjadi titik awal menuju kemandirian pangan di Kaltim.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA