MUARA ANCALONG – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk mengalokasikan dana CSR bagi pembangunan masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi strategis yang beberapa waktu lalu digelar di Kantor Kecamatan Muara Ancalong.
Rapat tersebut membahas kondisi jalan di pedalaman Kutai Timur yang masih kurang memadai untuk dilalui, sementara dana harus menunggu anggaran pemerintah. Dihadiri oleh Wakil Bupati Kutim H. Mahyunadi, Camat Muara Bengkal Norhadi, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan perusahaan yang beroperasi di kawasan itu, pertemuan ini membuahkan kesepakatan konkret. Mereka sepakat melakukan perbaikan kondisi jalan tanpa perlu menunggu anggaran dari pemerintah turun.
Suasana rapat pagi itu terasa berbeda; tidak terdengar debat kusir atau gugatan soal tanggung jawab. Yang ada justru semangat gotong-royong.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya agak terkejut juga, ternyata kesepakatan lahir dengan gampangnya, tanpa alasan yang berbelit-belit,” ujar Mahyunadi, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya.
Infrastruktur jalan yang akan diperbaiki ada di Desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, dan wilayah sekitarnya, yang selama ini dikeluhkan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang berlubang dan becek parah membuat distribusi barang dan pergerakan warga terganggu. Siang itu terasa segar ketika solusi hadir dengan cepat dan elegan.
Semua perusahaan yang hadir berkomitmen membantu perbaikan jalan secara bergotong-royong. Alat berat dan material akan dikerahkan agar akses jalan kembali bisa dilintasi kendaraan.
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” ujar Mahyunadi, mengutip pepatah lama yang kini menemukan maknanya di tengah rapat strategis tersebut. (ADV/ProkopimKutim/PK)







