Potretkaltim.com, SAMARINDA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur angkat bicara terkait kabar yang menyebut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT Mira Mulya Abadi Medical.
Polemik tersebut menyita perhatian publik dan kini tengah ditelusuri oleh BK untuk memastikan kesesuaian dengan aturan yang berlaku.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota dewan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang MD3.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, larangan hanya berlaku untuk jabatan tertentu seperti komisaris di BUMN atau BUMD, serta profesi notaris dan pengacara.
“Untuk jabatan di perusahaan swasta, tidak ada aturan khusus yang melarang selama tidak berkaitan dengan penggunaan dana publik,” terangnya.
Subandi menambahkan, posisi Andi Satya di rumah sakit swasta tidak menyalahi aturan selama perusahaan tersebut tidak menerima aliran dana dari APBN maupun APBD.
Namun demikian, BK DPRD tetap menilai penting adanya klarifikasi langsung guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
“Kami akan memanggil beliau untuk memberikan penjelasan agar persoalan ini jelas dan tidak menimbulkan spekulasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa BK DPRD Kaltim akan menangani isu ini secara terbuka dan profesional. Menurutnya, transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Kami ingin masyarakat memperoleh penjelasan resmi sehingga tidak muncul persepsi keliru terkait jabatan yang diemban,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







