Bupati Ardiansyah Tegaskan BPJS Ketenagakerjaan Hak Pekerja, Perusahaan Besar Diminta Patuh

Minggu, 16 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengingatkan kembali dua pilar utama jaminan sosial ketenagakerjaan di daerahnya: kewajiban perusahaan sektor formal dan intervensi pemerintah untuk melindungi pekerja informal. Pesan itu ia sampaikan saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Batch 2 di BLK Industri Mandiri.

Kebijakan ini secara khusus menyasar pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap, seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pekerja harian lepas, buruh bangunan, pengojek, pedagang kecil, hingga pelaku industri rumahan di berbagai kecamatan. Mereka selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga namun kerap terabaikan dari sistem jaminan sosial formal.

“Secara jaminan sosial, Pemerintah Kutim mendaftarkan mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan rentan,” ujar Ardiansyah. Ia menambahkan, dengan status kepesertaan tersebut, para pekerja memperoleh perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja, risiko kematian, maupun manfaat lain sesuai program yang diikuti.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di hadapan peserta pelatihan dan perwakilan dunia usaha, Ardiansyah menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah hak dasar setiap pekerja. Ia mengkritik keras perusahaan yang sengaja mengakali status karyawan—misalnya dengan memperpanjang kontrak jangka pendek—untuk menghindari pemenuhan hak normatif. “Kepada yang bekerja dengan perusahaan besar, wajib hukumnya BPJS Ketenagakerjaan itu langsung diberikan sejak hari pertama,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Pemkab Kutim mengambil peran aktif melindungi pekerja yang dikategorikan “rentan”, seperti pelaku UMKM dan industri rumah tangga. Mereka kerap menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, tetapi belum sanggup membayar iuran jaminan sosial.

Sebagai wujud intervensi, Pemkab Kutim mendaftarkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan kategori pekerja rentan dengan premi ditanggung penuh pemerintah daerah. Hingga bulan ini, hampir 95.000 orang sudah ter-cover dari target 160.000 pekerja.

Menurut Ardiansyah, kombinasi kewajiban perusahaan di sektor formal dan subsidi untuk sektor informal diharapkan menciptakan ekosistem kerja yang aman, berkeadilan, dan melindungi pekerja di seluruh wilayah Kutim. (ADV/ProkopimKutim/PK)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA