SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengingatkan kembali dua pilar utama jaminan sosial ketenagakerjaan di daerahnya: kewajiban perusahaan sektor formal dan intervensi pemerintah untuk melindungi pekerja informal. Pesan itu ia sampaikan saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Batch 2 di BLK Industri Mandiri.
Kebijakan ini secara khusus menyasar pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap, seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pekerja harian lepas, buruh bangunan, pengojek, pedagang kecil, hingga pelaku industri rumahan di berbagai kecamatan. Mereka selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga namun kerap terabaikan dari sistem jaminan sosial formal.
“Secara jaminan sosial, Pemerintah Kutim mendaftarkan mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan rentan,” ujar Ardiansyah. Ia menambahkan, dengan status kepesertaan tersebut, para pekerja memperoleh perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja, risiko kematian, maupun manfaat lain sesuai program yang diikuti.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan peserta pelatihan dan perwakilan dunia usaha, Ardiansyah menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah hak dasar setiap pekerja. Ia mengkritik keras perusahaan yang sengaja mengakali status karyawan—misalnya dengan memperpanjang kontrak jangka pendek—untuk menghindari pemenuhan hak normatif. “Kepada yang bekerja dengan perusahaan besar, wajib hukumnya BPJS Ketenagakerjaan itu langsung diberikan sejak hari pertama,” tegasnya.
Pada saat yang sama, Pemkab Kutim mengambil peran aktif melindungi pekerja yang dikategorikan “rentan”, seperti pelaku UMKM dan industri rumah tangga. Mereka kerap menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, tetapi belum sanggup membayar iuran jaminan sosial.
Sebagai wujud intervensi, Pemkab Kutim mendaftarkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan kategori pekerja rentan dengan premi ditanggung penuh pemerintah daerah. Hingga bulan ini, hampir 95.000 orang sudah ter-cover dari target 160.000 pekerja.
Menurut Ardiansyah, kombinasi kewajiban perusahaan di sektor formal dan subsidi untuk sektor informal diharapkan menciptakan ekosistem kerja yang aman, berkeadilan, dan melindungi pekerja di seluruh wilayah Kutim. (ADV/ProkopimKutim/PK)







