ANALISAKALTIM.COM – SAMARINDA – Banu Priadi Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik DPD IMM Kaltim mengatakan Pilkada serentak 2024 tinggal berbilang hari. 27 November 2024 mendatang ramai-ramai rakyat akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna ikut memilih para pemimpin mereka di tingkat daerah. Pilkada serentak tahun 2024 ini akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Kendati demokrasi Indonesia masih berjalan secara prosedural, pelaksanaan demokrasi secara subtansial tampak masih mengalami jalan buntu. Fenomena paling mencolok dari dari kebuntuan demokrasi itu adalah maraknya calon tunggal yang ditengarai akan meningkat dalam Pilkada mendatang. Artinya, terdapat beberapa daerah yang akan memilih kotak kosong.
*Kotak Kosong dan Defisit Demokrasi*
Kehadiran calon tunggal adalah ironi dalam proses demokrasi yang idealnya menyediakan ruang seluas-luasnya bagi berbagai pilihan dan kompetisi sehat di antara para kandidat. Tumbuhnya tren calon tunggal itu disebut ironi sebabab mendanadakan kurangnya kompetetisi sehat, keterbatasan partisipasi publik, potensi otoritariansime dan mengganggu keseimbangan kekuasaan. Defisiti demokrasi itu sungguh memilukan ditengah kondisi Indonesia yang menganut sistem multi partai dengan jumlah penduduk tertinggi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Meningkatnya tren calon tunggal itu menurut Ramlan Subakti (2018) ialah akibat langsung dari: pertama, kegagalan partai politik untuk melaksanakan fungsi kaderisasi kepemimpinan. Pandangan tersebut tentu beralasan dengan melihat fakta sentralisasi kepemimpinan. Beberapa partai politik sangat bergantung kepada satu atau beberapa orang tokoh sentral yang dianggap berpengaruh. Kedua, mencuatnya tren calon tunggal itu ialah akibat langsung dari proses pencalonan yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada belum bersifa terbuka dan kompetifif. Ada banyak ruang kosong yang dipertahankan oleh elite partai politik yang menyumbat partisipasi seleruh anggota partai politik.
Ketiga, komposisi keanggotaan DPRD berdasarkan partai cenderung terfragentasi. Di antara beragam partai politik, sangat jarang yang mampu memenuhi ambang batas pencalonan, akibatnya satu partai politik harus bekerja sama dengan partai yang lain. Dalam interaksi kerja sama inilah, tumbuh dorongan besar untuk memastikan kemenangan tanpa pertarungan, melalui jalur kotak kosong. Keempat, jamaknya fenomena calon tunggal muncul karena transaksi jual-beli rekomendasi pencalonan. Para calon yang memiliki sumber dana besar lazimya memiliki dorongan besar untuk memastikan kemenangan lewat cara-cara pragmatis, salah satunya melalui jalan membeli rekomendasi partai yang biasanya berjumlah fantastis.
Saat yang sama, merebaknya calon tunggal dan pemilu kotak kosong itu adalah efek samping dari regulasi Pilkada yang belum mampu mengatur proses Pilkada secara sehat. Regulasi tersebut misalnya adalah ketiadaan aturan pembatasan jumlah maksimal koalisi partai politik, yang ada justru pembatasan jumlah maksimal koalisi. Regulasi ini membukan ruang bebas dimana pasangan calon tertentu secara serakah mengakumulasi rekomendasi partai politik.
Kebuntuan demokrasi yang mewujud calon tunggal adalah akibat langsung dari kegagalan partai politik, pemerintah sekaligus penyelenggara pemilu. Mereka sekaligus institusi yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan demokrasi subtansial, demokrasi yang berkompetisi sehat.
*Mencari Solusi*
Jika negara ini hendak menjalankan proses demokrasi yang sehat dan subtansial, niscaya perlu analisis multifaktor menyangkut segala masalah, sekaligus merumuskan solusi multiaspek bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Solusi tersebut menyangkut beberapa hal: pertama, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mendukung persaingan yang sehat. Regulasi tersebut utamanya menyangkut usaha mempermudah pendaftaran calon dan upaya untuk menurunkan ambang batas pencalonan.
Kedua, partai politik bertanggung jawab penuh untuk mendorong regenerasi dan kaderisasi di tubuh partai poltiik. Proses regenerasi tersebut niscaya ditempuh lewat proram kaderiasi yang sistematis dan pembinaan talenta kepemimpinan. Seraya itu juga partai politik harus menjalankan transparansi proses selekso calon dan etika politik dalam kerja sama antar partai. Ketiga, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung hawab untuk melakukan pendidikan bagi pemilih, menjamin transparansi dan akuntabilitas juga memastikan proses pencalonan yang mudah dan aksesibel.







