Potretkaltim.com, SAMARINDA – Kasus pelemparan bom molotov yang menyeret empat mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) ke ranah hukum kembali menuai perhatian. Di tengah proses penyidikan, muncul kekhawatiran bahwa hak-hak akademik para mahasiswa bisa terabaikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus berhati-hati agar proses tersebut tetap menghormati hak pendidikan mahasiswa. Ia juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menyempatkan diri hadir di Polresta Samarinda, Rabu (03/09/2025) lalu.
“Yang dilakukan Wagub bukan bentuk intervensi hukum, melainkan kepedulian agar hak-hak mahasiswa tetap terjamin selama proses berlangsung,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, situasi ini cukup mengkhawatirkan karena beberapa mahasiswa yang ditetapkan tersangka sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN), tahapan penting dalam penyelesaian studi.
“KKN adalah bagian esensial dari proses akademik. Jika terganggu, tentu akan berdampak besar pada masa depan mereka,” tegasnya.
Damayanti juga mengingatkan aparat untuk objektif dalam penyidikan, mengantisipasi kemungkinan adanya pihak yang mencoba memanfaatkan situasi. “Jangan sampai ada mahasiswa yang justru menjadi korban keadaan,” katanya.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan mahasiswa agar menyalurkan aspirasi dengan cara yang tertib.
“Menyuarakan pendapat adalah hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Tapi lakukanlah secara damai, hindari tindakan yang justru merugikan diri sendiri. Setelah itu, kembali fokus pada kuliah,” pesannya.
Damayanti menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan keamanan.
“Hukum tetap kita hormati, tetapi jangan sampai proses hukum mengorbankan hak pendidikan mahasiswa,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







