Potretkaltim.com, SAMARINDA – Di tengah wacana efisiensi anggaran daerah hingga 50 persen, yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa program Gratispol (Sekolah Gratis untuk Semua) harus tetap dijalankan. Menurutnya, program tersebut bukan sekadar agenda tahunan, melainkan janji politik sekaligus amanat visi-misi Gubernur Kaltim yang wajib diwujudkan.
“Sangat disayangkan jika program unggulan seperti Gratispol justru terhenti karena alasan efisiensi. Kalau sampai tidak berjalan, berarti janji itu hanya sebatas kata-kata,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Damayanti menilai, efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kepentingan publik.
Ia menekankan agar penghematan diarahkan pada kegiatan yang bersifat seremonial atau administratif, bukan pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kalau harus dipangkas, lebih baik potong anggaran seremonial. Jangan sentuh program seperti Gratispol yang manfaatnya nyata bagi rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak terlalu besar, karena hal itu akan berdampak pada ruang fiskal daerah. Estimasi nilai DBH untuk Kaltim sendiri diperkirakan baru akan diketahui pada akhir September.
Damayanti menegaskan, pemerintah provinsi harus memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, meski berada di tengah tekanan efisiensi.
“Anggaran boleh ketat, tapi komitmen terhadap rakyat tidak boleh kendur,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







