SANGATTA – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat pembangunan berbasis bukti ilmiah mendapat dukungan penuh dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Lembaga ini tengah menggeber lima kajian kunci yang langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari warga, mulai dari layanan transportasi pelajar, kemudahan administrasi kependudukan, hingga kemandirian pangan.
Peneliti Ahli Pertama BRIDA Kutim, Bagus Rai Wibowo, menyebut salah satu riset yang sedang digarap adalah kajian program bus listrik gratis untuk pelajar. BRIDA menilai sisi kelayakan teknis armada, kebutuhan infrastruktur pendukung, proyeksi penghematan biaya, serta manfaatnya bagi lingkungan. “Program ini kita desain agar efisien, ramah lingkungan, dan betul-betul dirasakan siswa. Targetnya bisa diuji coba tahun depan,” ungkapnya.
BRIDA juga bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) mengkaji pemanfaatan Bandara Tanjung Bara. Selama ini bandara tersebut beroperasi terbatas, padahal berpotensi menjadi simpul konektivitas baru bagi Kutim. Riset diarahkan untuk merumuskan skenario pembukaan layanan penumpang umum, integrasi dengan kota-kota sekitar seperti Balikpapan dan Samarinda, hingga peluang peningkatan status menjadi bandara nasional maupun internasional.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam bidang tata kelola anggaran, BRIDA menelaah program Rp250 juta per RT per tahun. Bersama Universitas Mulawarman dan legislator DPRD Kutim Akbar Tanjung, lembaga ini menyusun model evaluasi berbasis data agar dana benar-benar menyentuh kebutuhan warga di tingkat lingkungan dan mudah dipertanggungjawabkan.
Di layanan publik, BRIDA tengah mendorong penguatan program Dukcapil Mandiri. Melalui mesin layanan mirip ATM, warga dapat mencetak KTP, KK, dan KIA secara mandiri. Setelah uji coba di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, inovasi ini direncanakan menyebar ke 16 kecamatan lain.
Sektor ketahanan pangan menjadi kajian terakhir yang tak kalah krusial. BRIDA menyusun peta riset dan strategi kemandirian pangan Kutim guna menghadapi gejolak harga dan ancaman krisis. “Lima kajian ini kami susun agar keputusan pemerintah lebih presisi, efisien, dan berpihak pada masyarakat,” tutup Bagus. (ADV/ProkopimKutim/PK)







